LombokPost - Kejati NTB menurunkan tim untuk menggeledah dua lokasi berkaitan dugaan korupsi di PT Gerbang NTB Emas (GNE), Kamis (8/5).
Tim pertama bertugas menggeledah PT GNE di Jalan Selaparang, Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sedangkan tim lain bergerak menggeledah ruangan Biro Ekonomi Pemprov NTB.
"Tim penyidik Pidsus Kejati NTB saat ini sedang melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, yakni di Biro Ekonomi dan kantor PT GNE," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB Efrien Saputera dikonfirmasi Lombok Post.
Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi sejumlah usaha PT GNE. "Penggeledahan berkaitan dengan kasus PT GNE," ungkapnya.
Efrien mengatakan, proses penggeledahan sedang berlangsung di dua lokasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan dokumen apa saja yang telah disita. "Proses penggeledahan masih berlangsung. Tim mencari dokumen berkaitan dengan kasus PT GNE," katanya.
Sebelumnya, Kejati NTB memeriksa pejabat Pemprov NTB secara maraton. Di antaranya, Kepala Biro (Karo) Ekonomi Pemprov NTB Wirajaya Kusuma diperiksa penyidik.
Selain itu, Kepala Bakesbangpoldagri Ruslan Abdul Gani juga telah dimintai keterangan. Dia diperiksa sebagai mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB.
Jaksa juga telah memeriksa mantan Kepala Dinas ESDM NTB Muhammad Husni dan Zainal Abidin yang kini berstatus narapidana dalam perkara korupsi tambang pasir besi di Lombok Timur.
Diketahui, Kejati NTB mengusut dugaan korupsi sejumlah usaha di PT GNE. Salah satunya kerja sama penyediaan air bersih di Gili Trawangan Lombok Utara dengan PT BAL tahun 2021-2022.
Selain itu, pembelian lahan untuk pembangunan perumahan Villa Emas. Dalam pengadaan lahan tersebut diduga bermasalah.
Berdasarkan kesepakatan pemilik lahan adalah Rp 32.500.000. Sedangkan dalam laporan keuangan PT GNE, menurut informasi, naik menjadi Rp35.000.000.
Pembelian lahan sekitar 98 are itu diduga menggunakan pribadi Direktur Keuangan, Rahmansyah Abdul Somad. Dia selanjutnya menjual lahan tersebut ke PT GNE.
Penyidikan juga meliputi pinjaman modal untuk bisnis. Seperti informasi yang tersebar, nominal anggarannya Rp 27 miliar. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji