LombokPost-Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram mulai turun mengusut dugaan penerimaan fee proyek di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Kini, penyelidik menelusuri bukti transfer penerimaan fee proyek.
”Kami akan lebih aktif mencari bukti tf-nya (transfer),” kata Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram Iptu I Komang Wilandra, Jumat (4/7).
Pencarian bukti transfer tersebut menjadi pintu masuk untuk bisa membuktikan uang fee proyek mengalir ke siapa saja. ”Ya, harus kita dapatkan bukti itu (transfer),” ujarnya.
Baca Juga: Mencengangkan, Ini Hasil Otopsi Jenazah Brigadir MN yang Tewas Mengenaskan di Gili Trawangan
Pihaknya sudah meminta bukti pendukung dari pihak pelapor atas adanya dugaan fee proyek tersebut. “Tetapi, belum diberikan,” kata dia.
Pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk klarifikasi. Saat ini, penyelidik sedang mengagendakan permintaan keterangan terhadap pihak terkait.
”Nanti kita panggil saksi-saksinya,” kata dia.
Saat dipertegas mengenai arah penyelidikan berkaitan dengan pasal tersebut, Wilandra belum bisa memastikan.
”Bagaimana kita bisa tentukan arah. Alat bukti saja belum ada,” kelitnya.
Baca Juga: Antisipasi Kabur, Suhaili Dipasangi Alat Pengawas Elektronik
Dari data yang diperoleh Lombok Post, pada tahun 2024 Dispora NTB semasih dijabat Tri Budiprayitno bakal memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga. Perbaikan tersebut dilakukan untuk persiapan sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) 26 Juli-1 Agustus 2025.
Jumlah anggarannya mencapai belasan miliar. Anggaran untuk perbaikan fasilitas olahraga itu sudah diketok pada pembahasan APBD murni tahun 2025. Bahkan, sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Ketika anggaran itu sudah diketok pada pembahasan APBD murni, pihak dari Dispora diduga menerima fee proyek dari sejumlah kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut. Diduga juga mengalir ke mantan Kadispora NTB.
Baca Juga: Remaja di Pagesangan Nekat Gadaikan Motor Teman demi Judi Sabung Ayam
Namun, di tengah perjalanan, pemerintah pusat meminta masing-masing daerah melakukan efisiensi anggaran. Sehingga sejumlah anggaran untuk perbaikan fasilitas olahraga dicoret dari DPA dan urung dilakukan.
Namun, uang sejumlah kontraktor yang diduga sudah menyerahkan fee proyek belum dikembalikan. Kondisi itu membuat situasi di Dispora semakin runyam dan mencuat ke permukaan terkait adanya fee proyek.
Editor : Akbar Sirinawa