Kendati sudah ada dua Anggota DPRD NTB yang mengembalikan fee Pokir Tahun 2024, namun Kejati NTB masih belum menaikkan level kasus ini menjadi penyidikan.
Hal ini membuat isu dugaan fee Pokir Dewan NTB menjadi bola liar yang cukup membahayakan ditengah masyarakat. Bahkan mulai beredar stiker-stiker di grup WhatsApp dan media sosial yang memuat nama-nama sejumlah anggota yang diduga menerima fee Pokir Tahun 2024 tersebut.
Sejumlah Anggota DPRD NTB mengaku risih dengan beredarnya informasi sesat yang dibuat dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Pasalnya, fitnah tersebut membuat konstituen anggota juga ikut resah dan marah.
Anggota jadi sibuk menjelaskan kepada konstituennya yang datang bertanya tentang kebenaran dugaan fee pokir tersebut. Dan celakanya, kegiatan reses dan sosialisasi yang harusnya menjadi agenda resmi dewan untuk menyerap aspirasi, malah menjadi ajang 'pengadilan' langsung bagi anggota dewan ditengah masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat justru meminta klarifikasi soal kebenaran fee Pokir tersebut, bukan menyampaikan aspirasi lagi.
Hj. Nanik Suryatiningsih, merupakan salah satu Anggota DPRD NTB yang mengalami nasib serupa. Dia sampai dikirimkan beberapa stiker oleh konstituennya, yang berisi fitnah jika dirinya juga diduga menerima fee pokir sebagaimana dua anggota yang sudah mengembalikan ke Kejati NTB.
Baca Juga: Datang ke Kejati, Hj Nanik Suryatiningsih Bersaksi Tak Terima Uang Siluman Dana Pokir DPRD NTB
Itu sebabnya Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra ini merasa perlu mengklarifikasi soal fitnah ini karena sangat menganggu psikis para pendukung dan konstituennya.
Hj Nanik sekali lagi menegaskan jika dirinya sama sekali tidak pernah menerima dana siluman atau fee Pokir DPRD NTB Tahun Anggaran 2024 seperti prediksi stiker liar tersebut. Dengan tegas membantah kabar yang menyebut namanya ikut kecipratan dana bermasalah tersebut.
"Saya tidak pernah terima uang siluman itu. Justru saya yang paling lantang meminta semuanya dibongkar. Jangan sampai ada fitnah yang merugikan nama baik saya dan membuat konstituen kami ikut cemas dan curiga,” tegas Hj. Nanik.
Sebenarnya Hj Nanik tak merasa gusar dengan kasus ini karena dirinya memang tak tahu menahu apalagi menerima. Hanya saja sudah terlalu lama isu ini menjadi bola liar di masyarakat yang membuat para pendukung dan konstituennya ikut gusar dan cemas.
"Saya berkali-kali harus menjelaskan dan menenangkan mereka, tapi fitnah terhadap diri saya terus saja datang, bahkan mereka sudah berani membuat stiker-stiker dugaan tak beralasan yang disebar di grup WhatsApp dan media sosial, sudah pembunuhan karakter namanya ini," ungkap Hj. Nanik.
Itu sebabnya Hj. Nanik memberikan dukungan penuh kepada Kejati NTB untuk menyelidiki kasus dugaan dana siluman Pokir. Karena polemik soal dana siluman pokir sudah berbulan-bulan menjadi konsumsi masyarakat. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kasus ini dengan menyebarkan isu jika dana siluman itu mengalir ke kantong pribadi para legislator Udayana.
Isu ini semakin liar karena sampai kini, siapa penerima pasti dari dana siluman itu masih menjadi tanda tanya. Itu sebabnya desakan agar Kejati NTB mengusut tuntas kasus ini dari anggota dewan semakin menguat.
Termasuk dari Hj Nanik, menurutnya pembongkaran kasus dana siluman pokir sangat penting untuk menjaga integritas DPRD NTB sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
"Kalau tidak dibongkar, citra DPRD NTB makin hancur. Padahal kita dipilih untuk mengabdi, bukan memperkaya diri. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah menerima dana itu. Saya siap diperiksa kapan saja,” ucap Hj Nanik.
Sorotan publik kini tertuju kepada Kejati NTB. Apakah berani menetapkan tersangka pada aliran dugaan dana siluman pokir hingga mengungkap siapa saja yang terlibat.
Dukungan masyarakat terhadap langkah penegakan hukum pun semakin menguat, hingga menambah tekanan moral bagi aparat hukum untuk tidak tebang pilih.
Editor : Siti Aeny Maryam