LombokPost - Polda NTB sudah menyimpulkan hasil penyelidikan dugaan korupsi fee proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun 2022-2023.
Kasus yang diusut sejak dua tahun lalu itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
"Sekarang kasus ini sudah proses penyidikan," kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol FX Endriadi, Selasa (28/10).
Salah satunya mantan Kabid SMA Lalu Muhammad Hidlir. Juga mantan Kabid SMK M Khairul Ikhwan. "Ya, sudah kita periksa. Saat ini masih berproses," ujarnya.
Dari penelusuran Koran ini, pada tahun 2022 Dikbud NTB mendapatkan suntikan DAK dari kementerian Rp 92 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah pembangunan di 57 sekolah di NTB.
Baca Juga: DPRD Cium Dugaan Penyelewengan DAK Pendidikan Rp 39 Miliar, Segera Panggil Dikbud NTB
Di antaranya, pembangunan ruang laboratorium kimia dan kelengkapan alat praktik dengan nilai Rp 386 Juta, ruang laboratorium fisika Rp 372 juta, pembangunan laboratorium biologi Rp 372 juta, dan pembangunan ruang perpustakaan Rp 236 juta.
Ditambah juga pembangunan ruang laboratorium komputer Rp 221 juta, pembangunan ruang guru Rp 444 juta, pembangunan ruangan tata usaha Rp 226 juta, pembangunan ruang kepala sekolah Rp 216 juta, ruang UKS Rp 290 juta, ruang bimbingan konseling Rp 229 juta, dan pembangunan ruang OSIS Rp 229 juta.
Untuk mendapatkan pekerjaan proyek diduga memakai uang fee. Ada bukti transfer dari dua nama pengusaha. Untuk inisial SQ nilai transfer Rp 10 juta dan RB dengan nilai Rp 75 Juta.
Ada juga bukti transfer lain yang beredar untuk inisial RK. Diduga uang transfer tersebut merupakan fee atas pelaksanaan sejumlah proyek.
Terkait dengan adanya bukti transfer tersebut, Endriadi belum bisa membeberkan. Dia akan mengecek barang buktinya seperti apa. "Nanti coba saya cek kebenarannya," jelasnya.
Sebelumnya, mantan Kabid SMA LM Hidlir yang pernah diperiksa membantah menerima fee. Dia juga tidak mengetahui sama sekali mengenai aliran fee proyek.
Dikarenakan yang mengerjakan proyek tersebut juga bidang SMK. "Saya tidak tahu," sebut Hidlir usai diperiksa saat proses penyelidikan.
Dia juga mengaku, anggaran DAK sebesar Rp 92 miliar itu baru dicairkan hanya 25 persen pada tahun 2022. Belum seluruhnya dicairkan. (arl/r5)
Editor : Jelo Sangaji