LombokPost - Kejati NTB menerima laporan dugaan korupsi penggunaan aset milik Pemkab Lombok Barat (Lobar) oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademi Manajemen Mataram (STIE AMM). Kini kasus tersebut masih diselidiki jaksa.
"Kami sudah keluarkan Sprintug (surat perintah tugas). Masih ditangani bidang Pidsus," kata Kajati NTB Wahyudi.
Tim akan menelaah laporan tersebut untuk mendalami unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.
"Kami telusuri tipikornya," kata dia.
Wahyudi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak pada penyewaan aset tersebut.
"Karena kita telaah juga apakah masuk perdata atau ada unsur tipikor-nya," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Lombok Barat Ultimatum STIE AMM, Tuntut Uang Sewa Lahan Aset Daerah
Dalam data SIPP PN Mataram, STIE AMM menggugat Pemkab Lobar terkait dengan sewa. Dalam gugatannya, mereka keberatan dengan hasil perhitungan appraisal yang berkaitan dengan sewa gedung.
Hasil perhitungan appraisal, jumlah sewa yang harus dibayarkan STIE AMM Rp 240 juta per tahun atas luasan lahan 1.800 meter persegi yang disewa STIE AMM.
Namun pihak dari STIE AMM meminta harga sewa turun menjadi Rp 50 juta per tahun. "Kami tidak masuk ke ranah perdatanya. Yang kami telusuri tipikornya," tegasnya.
Baca Juga: Dinilai Punya Posisi Kuat, KPK Sarankan Pemkab Lobar Banding di Sengketa Lahan Kampus STIE AMM
Dari informasi yang didapatkan Lombok Post, terdapat klausul permintaan dari STIE AMM dalam perjanjian dengan Pemkab Lobar.
Dalam klausul itu, STIE AMM meminta Pemkab Lobar untuk mencabut laporan ke Kejati NTB.
Wahyudi pun mengomentari klausul tersebut. Dia mengatakan, kasus korupsi itu bukan delik aduan.
"Korupsi itu delik pidana umum. Jika ada tindakan korupsi ya harus kita proses," tegasnya. (arl/r5)
Editor : Kimda Farida