Sengkarut One Gate System Tiga Gili

Administrator • Dipublikasikan Jumat, 24 Februari 2023 | 01:46 WIB
MASIH MAJU MUNDUR: Dua wisatawan asing singgah di pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, menggunakan kapal cepat, Selasa (14/2) untuk melanjutkan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata lain di Pulau Lombok. Pelabuhan Bangsal disiapkan Pemkab Lombok Utara sebag
MASIH MAJU MUNDUR: Dua wisatawan asing singgah di pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, menggunakan kapal cepat, Selasa (14/2) untuk melanjutkan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata lain di Pulau Lombok. Pelabuhan Bangsal disiapkan Pemkab Lombok Utara sebag
Pemkab Lombok Utara ngotot memberlakukan One Gate System untuk wisatawan pengguna kapal cepat dari Bali di kawasan wisata Gili Tramena. Penyelamatan ekosistem terumbu karang dan pemerataan ekonomi jadi dalih utama. Pelaku wisata ramai-ramai menentang, pengusaha pelayaran lokal memberi dukungan, pemerintah pusat justru berat tangan.

-------------

 

KABAR tak enak itu tetiba menyeruak. Rupanya ada aksi “panas” terjadi di Gili Trawangan. Sejumlah orang menggunakan kapal kecil, menghadang kapal cepat yang mengangkut wisatawan asing saat hendak bertolak menuju Bali. Kejadian itu berlangsung pertengahan tahun lalu, tepatnya Ahad, 19 Juni 2022.

Mereka yang menghadang memaksa kapal cepat tersebut berlayar tanpa penumpang menuju Pelabuhan Bangsal, pintu utama menuju kawasan Gili Tramena dari daratan Pulau Lombok. Sementara para wisatawan asing yang tadinya hendak ke Bali, akan diangkut menuju Pelabuhan Bangsal menggunakan kapal dengan ukuran lebih kecil yang dioperasikan Koperasi Karya Bahari, sebuah wadah resmi bagi pengusaha pelayaran lokal bernaung. Dari Pelabuhan Bangsal-lah, para wisatawan asing itu nanti dibolehkan bertolak dengan kapal cepat menuju Pulau Dewata.

Beruntung hari itu tak terjadi insiden dengan eskalasi yang lebih luas. Namun, insiden tersebut tak pelak membuka mata khalayak, betapa ada “bara” yang mengkhawatirkan di kawasan wisata yang namanya begitu masyhur di dunia tersebut.

Hari itu juga, insiden tersebut sampai di indera dengar Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan. Orang nomor dua di Gumi Dayen Gunung itu pun ikut cemas. Dia pun bergerak cepat. Pemkab tak ingin kejadian tersebut memantik hal yang tak diinginkan. Semua pihak diminta Danny agar menahan diri.

Esoknya, mediasi di antara dua pihak digelar. Danny pula yang langsung memimpin mediasi tersebut. Turut pula dihadirkan para pemangku kepentingan lainnya. Ada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang, Dinas Perhubungan Lombok Utara, hingga perwakilan Polres Lombok Utara. Mediasi membuahkan hasil. Semua pihak sepakat menunggu regulasi dari pemerintah daerah. Danny menjanjikan regulasi terbit dalam dua pekan.

Belakangan, 14 hari kemudian, bukan regulasi yang terbit. Tapi, digelar kembali mediasi kedua. Asosiasi kapal cepat rute Bali-Gili Tramena dipertemukan kembali dengan perwakilan dari Koperasi Karya Bahari. Kedua pihak menyepakati penyelesaian bussiness to business. Dalam surat pernyataan bersama, disepakati, kapal cepat dengan penumpang dari Bali bisa langsung lepas jangkar di Pelabuhan Gili Indah, sedangkan KKB beroperasi seperti sedia kala yakni melayani penumpang dari Bangsal ke Tiga Gili.

Delapan bulan berlalu, rupanya “bara” itu belumlah padam. Penyelesaian yang dikehendaki berlarut-larut. Bahkan memantik gaduh. Pemkab Lombok Utara ternyata punya rencana lain. Pemkab menghendaki pemberlakuan kebijakan baru dalam hal pelayaran di kawasan Gili Tramena. Pemkab menyebutnya sebagai kebijakan One Gate System. Kebijakan itu akan menempatkan Pelabuhan Bangsal sebagai satu-satunya pintu masuk wisatawan menuju Gili Tramena. Sehingga manakala ada kapal dari luar NTB yang akan membawa wisatawan ke Gili Tramena, maka kapal tersebut harus berlabuh di Pelabuhan Bangsal terlebih dahulu. Penumpang turun, dan akan diangkut sesuai tujuannya dengan kapal yang dioperasikan KKB. Begitu pun saat pulang dari Gili Tramena. Wisatawan diangkut dulu ke Pelabuhan Bangsal dengan kapal KKB. Baru dari pelabuhan inilah, wisatawan bisa melanjutkan menuju destinasi yang dikehendaki.

Kebijakan baru tersebut diumumkan ke publik oleh Pemkab Lombok Utara pada Agustus 2022. Klaim demi klaim disampaikan. Antara lain sudah dibahas bersama Syahbandar, Kapolres, BKKPN Kupang Wilker Gili Tramena, dan OPD terkait. Kata Pemkab, semuanya demi kenyamanan dan keamanan para wisatawan yang hendak berlibur ke Tiga Gili.

Bukannya memantik dukungan, suara sumbang justru datang dari banyak pihak. Memang Pemkab Lombok Utara berjanji menggelar sosialisasi atas kebijakan sistem baru tersebut. Rencana uji coba pun disiapkan selama satu bulan semenjak akhir Agustus. Namun urung bisa dilakukan.

Di tengah kencangnya suara sumbang, uji coba pun akhirnya digelar sehari setelah Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur NTB yang dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara. Dan terbukti, saat uji coba digelar, sejumlah hal yang menjadi ganjalan mengemuka satu persatu.

Yang pertama kali menyeruak adalah soal keluhan dari wisatawan. Informasi yang dihimpun Lombok Post, banyak wisatawan asing yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Bayangkan. Jika sebelumnya, wisatawan asing datang dari Bali naik kapal cepat dan bisa langsung turun di Gili, dengan One Gate System, mereka harus menuju ke Pelabuhan Bangsal terlebih dahulu. Dari Pelabuhan Bangsal, mereka harus naik kapal kayu. Menyeberang lebih dari tiga puluh menit. Belum lagi waktu tunggu sebelum bisa menyeberang. Begitu pun saat pulang.

Pindah dari kapal cepat ke kapal kayu saja, sudah jadi persoalan tersendiri buat mereka yang di negara asalnya sudah terbiasa dengan transpotrasi publik dengan standar pelayanan dan keselamatan tinggi. Belum lagi jika menilik soal biaya dan waktu. Memang sebagian mereka tidak vulgar mengeluhkan biaya ini. Namun, soal waktu, sudah pasti jadi soal untuk mereka.

Setelah berada di dalam kapal kayu, wisatawan pun kurang nyaman dengan menaiki publik boat milik KKB. Belum lagi, saat uji coba, cuaca memang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Bahkan beredar video ada wisatawan yang muntah-muntah karena ketidaknyamanan mereka di publik boat.

Di luar itu, wisatawan merasa One Gate System mempersulit mereka karena harus menaiki dua kali kapal sehingga dari segi waktu tidak efisien. Wisatawan merasa lebih dulu lelah karena banyak tenaga yang terkuras. Pada kali lain, wisatawan diminta menunggu boat terisi 40 orang, baru berangkat. Sedangkan banyak dari wisatawan asing pada saat yang sama harus mengejar kapal, bahkan pesawat.

Ada pula rombongan hendak kembali ke Bali sebanyak 50 orang, namun dalam publik boat, yang bisa terangkut hanya 40 orang sehingga sepuluh orang diminta menunggu publik boat lainnya. Mereka jelas khawatir terpisah dari rombongan.

Berbilang kali pula, wisatawan juga terbengkalai manakala mereka sudah turun dari kapal cepat untuk menunggu giliran diangkut dengan kapal kayu menuju Gili Tramena. Dan keluhan terkait hal ini, tak cuma datang dari wisatawan. Suara-suara menggerutu juga datang dari para pelaku wisata di Lombok Utara seperti para pemandu, dan juga para pengelola hotel yang kebetulan para wisatawan asing tersebut adalah customer mereka.

Ketua Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) I Wayan Sudana kepada Lombok Post, membenarkan soal munculnya komplain dari wisatawan asing tersebut.

“Ternyata wisatawan khawatir terbengkalai di salah satu tempat wisatawan harus turun dari kapal cepat untuk menyeberang ke destinasi gili pilihan wisatawan,” katanya.

Kepala UPP Kelas II Pemenang M Mustajib, juga mengungkapkan adanya komplain serupa. UPP Kelas II Pemenang adalah instansi milik Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab pada penyeberangan penumpang dari Pelabuhan Bangsal.

"Banyak sekali komplain, dan dunia tahu ini," kata Mustajib.

Dia memang tak merinci satu-satu. Namun, yang paling dikeluhkan wisatawan asing adalah standar kenyamanan, keselamatan, dan pelayanan pengangkutan yang dilakukan armada milik KKB. Anda yang pernah menyeberang dari Pelabuhan Bangsal menuju Gili Tramena pasti tahu bagaimana kondisi armada KKB yang dimaksud Mustajib tersebut.

Atas kondisi tersebut, Mustajib mengaku mendapat teguran langsung dari Kementerian Perhubungan. Kemenhub mensyaratkan, pengangkutan wisman dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Tramena harus menggunakan fast boat sebagai syarat uji coba One Gate System. Dan di sinilah masalahnya. Fast boat yang saat ini dioperasikan KKB jumlahnya jauh dari memadai. KKB Bangsal kini hanya ada empat unit fast boat. Sementara speed boat ada 12 unit. Selebihnya, yang tersedia adalah 52 unit kapal kayu yang disebut sebagai kapal khusus publik.

Di lain sisi, ada hal lain yang rupanya belum diperhitungkan. Rupanya, memindahkan wisatawan dari kapal cepat ke kapal kayu bisa berimplikasi pada sejumlah hal. Salah satunya adalah masalah asuransi. I Wayan Sudana mengungkapkan semua operator kapal cepat mengansuransikan wisatawan yang naik di kapal mereka. Dan pemindahan dari kapal cepat ke kapal kayu melanggar prinsip dalam asuransi tesebut.

“Bila terjadi sesuatu dari satu titik ke titik lainnya yang sudah dijanjikan, kami antar tapi berubah moda transportasi, siapa yang mau dituntut. Kan begitu,” tandasnya.

Berbagai komplain, keluhan, dan kekhawatiran tersebut, sebetulnya sudah dikomunikasikan dengan Pemkab Lombok Utara. Akacindo kata Sudana sudah menyampaikan langsung. Namun, respons proporsional dari Pemkab Lombok Utara tak didapat. Sekretaris Daerah Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi menampik tegas adanya komplain wisatawan tersebut. Jika pun ada riak-riak, kata Anding sudah dituntaskan oleh Dinas Pariwisata.

Meski begitu, kenyataan berkata lain. Belakangan, setelah komplain kian masif, uji coba One Gate System pun hanya seumur jagung. Kebijakan ini layu sebelum berkembang. Belum genap sepekan uji coba, Kementerian Perhubungan menerbitkan rekomendasi agar sistem pelayaran dari dan ke Gili Tramena tetap pada kosep awal. Rekomendasi Kemenhub tersebut diterima Pemkab Lombok Utara pada 3 November 2022. Kendati begitu, bukan berarti masalah selesai. Sebab, Pemkab Lombok Utara rupanya sudah keukeh pada rencana awal. Bahwa, One Gate System harus diberlakukan.

Memang jadwal-demi jadwal telah disusun. Misalnya, tadinya One Gate System dijadwalkan berlaku lagi pada 1 Januari seperti diumumkan Sekda Lombok Utara akhir November. Namun, akhirnya tidak jadi juga. Bahkan, hingga sekarang.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu bahkan di pekan pertama Februari telah secara khusus menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Gubernur NTB H Zulkieflimansyah. Namun, belum ada titik temu juga dari pertemuan tersebut.

Photo
Photo
BERSANDAR: Salah satu kapal cepat dari Bali menurunkan wisatawan di Pelabuhan Gili Air, pekan lalu. (Foto: Ferial/Lombok Post)

 

Punya Niat Baik

 

Sebetulnya, kebijakan One Gate System yang digagas Pemkab Lombok Utara ini tujuannya dalam jangka panjang sangat baik untuk keberlanjutan destinasi wisata kawasan Tiga Gili. Sekretaris Daerah KLU Anding Duwi Cahyadi menjelaskan panjang lebar kepada Lombok Post tentang tujuan tersebut.

Alasan utama yang dikemukakan adalah posisi Gili Tramena yang merupakan kawasan konservasi dengan nilai jualnya utamanya pada terumbu karang. Pemerintah KLU ingin melindungi keberlangsungan hidup terumbu karang untuk penghidupan generasi berikutnya.

Pemkab kemudian menyodorkan data. Di banyak titik, kondisi terumbu karang di Gili Tramena kini kondisinya sudah mengkhawatirkan. Jika dulu, wisatawan cukup snorkling di pinggir pantai, mereka sudah dapat menikmati pemandangan menakjubkan dengan banyaknya terumbu karang dan ikan-ikan bertabur keindahan, maka saat ini hal tesebut sudah menjadi hal yang sangat mewah. Wisatawan harus lebih ke tengah dan lebih dalam untuk bisa mendapat pemandangan mewan serupa.

Contoh lain adalah pada saat pandemi Covid-19, dimana pariwisata di kawasan tiga gili mati suri, tidak ada wisatawan yang datang, dan tidak ada kapal cepat yang bolak balik berlabuh dan melego jangkar. Hal tersebut justru menjadikan terumbu karang tumbuh sangat baik. Ikan-ikan hias yang dahulu pergi kini datang kembali. Dan bahkan banyak di antaranya tergolong spesies-spesies langka.

Data-data yang disodorkan tersebut bukan dibuat oleh Pemkab. Melainkan hasil kajian Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Wilayah Kerja Gili Tramena. Itu sebabnya, sedari awal, hanya fast boat dengan maksimal 10 GT yang boleh bersandar di dermaga Gili Tramena. Namun, nyatanya, saat ini, kapal cepat yang datang melebihi batas maksimal tersebut. Akibatnya, bisa ditebak, berdampak buruk pada terumbu karang di perairan tersebut. Getaran mesin kapal dengan kapasitas besar, membuat pergerakan yang dalam jangka panjang menghancurkan terumbu karang.

“Apalagi mesin yang digunakan kapal cepat Bali ini PK (Paardenkracht,Red) nya besar-besar,” kata Anding.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka Gili Tramena dikhawatirkan Pemkab akan ditinggalkan wisatawan. Sebab, wisata laut yang jadi andalan utama di tiga pulau tersebut rusak parah. Sementara untuk memulihkan kerusakan tersebut membutuhkan waktu yang panjang.

“Jadi ini tujuan bupati bagaimana melindungi ekosistem yang di sana, karena karang di bawah laut itu adalah aset jualan wisata tiga gili,” tegas Anding.

Disadari, bahwa konsep yang ditawarkan Pemkab Lombok Utara bukanlah persoalan yang mudah untuk diterapkan. Belum lagi ada persoalan regulasi yang terkait pula dengan pemerintah pusat.

“Kami tahu, ini butuh waktu,” imbuh Anding.

Pemkab juga tahu persis, bahwa kewenangan mengatur rute pelayaran antarprovinsi bukanlah kewenangan daerah. Namun ada pada Kementerian Perhubungan. Karena itu, sedari awal Pemda bertemu Syahbandar membahas konsep sistem ini.

Toh, apapun itu, kebijakan baik, tetaplah harus dijalankan dengan benar pula. I Wayan Sudana mengemukakan, sebagai operator kapal cepat, mereka tidak anti dengan kebijakan One Gate System.

”Maksud sistem ini baik, tetapi kalau tidak dilaksanakan dengan kematangan dan kemantapan sistem pasti akan menjadi tidak baik,” kata dia.

Tugas pemerintah memang tidak hanya memikirkan jangka panjang belaka, tapi abai pada persoalan jangka pendek yang mungkin terjadi. Di mata pelaku wisata tiga gili, dalam jangka pendek, One Gate System ini memang bukannya mendatangkan banyak manfaat. Namun, malah mendatangkan banyak mudarat.

“Sistem ini dinilai tidak praktis, lebih mahal, dan tidak efisien,” kata Sales Marketing Lumi Hotel Frans Arwi.

Imbasnya sudah bisa ditebak. Nantinya akan mengurangi ketertarikan tamu untuk datang ke Gili, mengingat daya saing gili menurun. Apalagi, wisatawan asing ke Gili saat ini sebagian besar datang langsung dari Bali. Sehingga, kalau sudah hal tersebut terjadi efeknya ke hotal-hotel di tiga gili, dimana akhirnya banyak tamu enggan datang atau membatalkan kunjungan.

Tentu saja, terhadap pandangan tersebut, Pemkab Lombok Utara punya kalkulasi tersendiri. “Saya rasa itu tidak. Karena Gili ini lebih terkenal dari Lombok Utara. Jangan takut karena ini hanya soal proses saja,” kata Anding soal kekhawatiran gili ditinggalkan wisatawan.

Lagi pula, jika pun itu terjadi, Pemkab Lombok Utara memang ingin konsep pariwisata Gili Tramena bertransformasi menjadi exclusive tourism ke depannya. Sehingga, tolok ukurnya bukan pada kuantitas wisatawan, melainkan pada kualitas wisatawan. Anding mencontohkan seperti di Raja Ampat, Papua, yang menjual keindahan alamnya. Dulu, manakala terdapat kapal pesiar yang masuk lalu merusak terumbu karang, kapal tersebut didenda sangat besar, sehingga hal tersebut tak berulang.

Sama halnya seperti Raja Ampat, Pemda ingin memberikan perlindungan pada keindahan alam laut Gili Tramena. Karena itu, konsep One Gate System ditawarkan sebagai alternatif.

Lagi pula, Pemkab juga ingin kawasan di sekitar gili juga ikut berkembang. Konsep One Gate System, disebut akan pula ikut menggerakkan gairah ekonomi kawasan Bangsal dan sekitarnya. Termasuk para pengusaha pelayaran lokal yang kini bernaung di bawah KKB.

Kini, setelah sejumlah usaha yang dilakukan, Pemkab menyadari sepenuhnya, bahwa konsep One Gate System akan sangat bergantung pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Ketika Kementerian Perhubungan sepakat mengubah rute kapal cepat dari Bali, maka persoalan akan tuntas dan One Gate System segera bisa diterapkan.

“Intinya kewenangan ini di pusat dia, kita mau terapkan itu tapi tidak ada instruksi pusat juga susah nanti di daerah,” tandasnya.

Apa tanggapan pemerintah pusat? Tampaknya, keinginan Pemkab Lombok Utara masih bertepuk sebelah tangan. Kemenhub masih memilih konsep lama, dan menepikan sementara konsep One Gate System.

“Kebijakan satu pintu menuju Gili Tramena tidak akan diterapkan dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB HL Mohammad Faozal.

Memang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Terutama terkait dengan kesiapan standarisasi local transport. Faozal menerangkan, proses standarisasi kapal di Pelabuhan Bangsal membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Karena berkaitan dengan kenyamanan hingga keamanan. Apalagi kapal akan digunakan untuk menyeberangkan wisatawan asing.

Namun begitu, bukan berarti tidak ada solusi. Pemerintah kini sedang menyiapkan konsep One Gate Payment. Jadi satu tiket bisa mengcover beberapa aktivitas. Konsep ini akan bisa mengakomodasi keinginan pemda untuk tetap mendapatkan retribusi. Dengan konsep ini,  setiap unsur kata Faozal akan mendapatkan bagiannya. Seperti retribusi untuk pemda maupun Koperasi Karya Bahari. Wisatawan juga tidak dibingungkan dengan pembayaran.

”Nanti di tiket fast boat yang dibeli, itu harganya sudah mencakup retribusi dan lain-lain. Wisatawan cukup bayar satu kali saja,” jelasnya.

AkankahOne Gate System berganti rupa menjadi One Gate Payment? Episode tampaknya masih belum ada tanda-tanda akhir. (fer/nur/dit/r6)

 

Photo
Photo
ANTAR PENUMPANG: Kapal cepat dari Bali menurunkan wisatawan mancanegara di dermaga Gili Trawangan, Lombok Utara, Kamis (20/10). (Didit/Lombok Post)

Gonjang-Ganjing Kebijakan Baru

JUNI 2022

Terjadi aksi penghadangan kapal cepat yang mengangkut wisatawan asing di Gili Trawangan. Aksi penghadangan ditengara dilakukan oleh anggota Koperasi Karya Bahari yang menghendaki wisatawan tidak dibawa dari Bali langsung ke Gili atau sebaliknya. Melainkan mereka harus melalui Pelabuhan Bangsal, lalu diangkut oleh kapal milik koperasi.

JULI 2022

Mediasi kedua antara operator kapal cepat dan KKB menyepakati penyelesaian bussiness to business. Dalam surat pernyataan bersama, disepakati, kapal cepat dengan penumpang dari Bali bisa langsung lepas jangkar di Pelabuhan Gili Indah, sedangkan KKB beroperasi seperti sedia kala yakni melayani penumpang dari Bangsal ke Tiga Gili.

AGUSTUS 2022

Pemkab Lombok Utara mengumumkan ke publik rencana pembelakuan One Gate System di Gili Trawangan sebagai respons polemik antara operator kapal cepat dan KKB.

PERTENGAHAN AGUSTUS 2022

SEPTEMBER-OKTOBER 2022

One Gate System masih terus menjadi pro kontra. Terlebih setelah digelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur. Pemkab Lombok Utara tetap pada keputusan menjalankan One Gate System. Terkait sejumlah hal yang belum sempurna yang dikhawatirkan, dijanjikan akan disempurnakan.

27 OKTOBER 2022

Uji coba One Gate System diberlakukan Pemkab Lombok Utara, tepat sehari setelah rapat di Kantor Gubernur NTB.

2 NOVEMBER 2022

Pagi hari terjadi kisruh pengusaha lokal transportasi laut yang melakukan blokade Pelabuhan Gili Trawangan, yang menambah kian kendangnya pro kontra One Gate System.

3 NOVEMBER 2022

Menyusul kian banyaknya pro kontra, Kementerian Perhubungan merekomendasikan One Gate System tidak dijalankan dan mekanisme awal pelayaran ke Gili Trawangan berlaku seperti semula.

17 November 2022

Pemkab Lombok Utara menerbitkan aturan yang mengatur Pemberian Izin Bongkar Muatan di Gili Tramena berdasarkan surat  keputusan Kadishub KLU bernomor: 550216/XI.03/Dishub/2022 yang menjadi dasar bakal berlanjutnya konsep One Gate System.

AKHIR NOVEMBER 2022

Sekretaris Daerah Lombok Utara mengumumkan One Gate System akan resmi diberlakukan pada 1 Januari 2023, namun urung terlaksana hingga kini.

FEBRUARI 2023

 

  Editor : Administrator
Gili Meno Gili Trawangan Gili Air One Gate System