LombokPost - Perkembangan desa wisata menunjukkan tren positif.
Kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi baru kian merata dan meningkat.
Namun, di balik tren positif tersebut, muncul sebuah fenomena mengkhawatirkan, banyak desa wisata yang terjebak pada formalitas mengejar status semata, ketimbang memperkuat fondasi tata kelola yang berkelanjutan atau sustainable.
Baca Juga: Melihat Program Mahasiswa KKN PMD Unram di Desa Wisata Jeruk Manis
Praktisi Pariwisata NTB Fahrurrozi Luiji Gaffar, mengkritisi kecenderungan desa wisata saat ini yang dinilai terlalu fokus pada aspek kosmetik jangka pendek.
Menurutnya, esensi dari desa berkelanjutan bukan sekadar memiliki spot foto yang instagramable atau rutin menggelar agenda festival tahunan, melainkan bagaimana menjaga rantai keseimbangan antara ekonomi, sosial budaya, dan kelestarian lingkungan.
“Kata kuncinya, masyarakat harus menjadi pemain utama dari sirkulasi pariwisata tersebut,” katanya, Jumat (3/7).
Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan secara maksimal di seluruh aspek. Mulai dari menjaga kualitas pelayanan hingga konservasi alam dan pelestarian budaya.
“Jadi bukan hanya beban Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) saja, tetapi seluruh ekosistem desa.” tegasnya.
Ia juga menyoroti strategi pemasaran yang selama ini masih mentok pada jualan konten selfie tanpa konsep yang matang.
Baca Juga: Pemkab Magelang Pangkas Pohon Ikon Wisata Desa Tuksongo
Fahrurrozi menyarankan agar pemerintah desa mulai aktif menjemput bola dengan menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau BUMN/BUMD untuk menggelar berbagai acara di desa mereka.
Untuk mendorong desa wisata di Lombok naik kelas, Fahrurrozi memberikan rekomendasi krusial bagi pemerintah daerah (pemda).
Ia mendesak agar paradigma peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) diubah total.
Pemda diminta menghentikan model pelatihan instan yang hanya berbasis proyek atau sekadar mengejar target sertifikasi tanpa menyentuh substansi peningkatan kualitas manusia.
"Kita belajar dari pengalaman lalu, anggaran digelontorkan besar-besaran untuk sertifikasi di mana-mana, tapi tidak inheren dengan peningkatan kualitas nyata di lapangan. Habis disertifikasi, kualitas manusianya begitu-begitu saja," kritiknya.
Sebagai solusi, ia menawarkan konsep pendampingan jangka panjang melalui kolaborasi multipihak (pentahelix).
Desa wisata disarankan bermitra dengan akademisi dari perguruan tinggi lokal seperti Universitas Mataram (Unram), Poltekpar Lombok untuk pendampingan berkelanjutan, sementara urusan pendanaan bisa disiasati dengan menggaet dana CSR perusahaan.
Terakhir, ia menekankan pentingnya strategi branding berbasis diferensiasi yang kuat, baik melalui keunikan geologi maupun pengangkatan cerita legenda atau mitos lokal sebagai daya tarik man-made. "Prinsipnya kita melestarikan warisan bumi dan budaya, memberikan dampak ekonomi konkret bagi warga, sekaligus mengedukasi wisatawan melalui pengalaman berharga yang mereka bawa pulang," pungkasnya.
Terpisah akademisi Poltekpar Lombok Sirajuddin membeberkan sejumlah strategi fundamental yang harus diadopsi oleh pengelola desa wisata agar tetap eksis dan konsisten.
Menurut Sirajuddin, kunci utama dari keberlanjutan sebuah desa wisata terletak pada kekuatan karakter dan keunikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.
“Pokdarwis tidak boleh sekadar ikut-ikutan atau meniru tren dari desa lain yang sudah sukses,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi berbasis pengalaman otentik. Wisatawan masa kini, terutama generasi Z dan turis asing, tidak lagi mencari kemewahan buatan, melainkan mencari interaksi sosial, budaya, dan kearifan lokal yang murni. Karakter unik inilah yang harus dikemas menjadi paket wisata yang bercerita.
“Dia harus unik, menarik dan potensi khas dari des aitu sendiri. Terpenting semua komponen masyarakatnya ikut terlibat,” katanya.
Lebih lanjut, Sirajuddin mengingatkan bahwa ruh dari desa wisata adalah pariwisata berbasis komunitas. Artinya, masyarakat setempat tidak boleh hanya menjadi penonton atau objek, melainkan harus menjadi subjek utama yang merasakan dampak langsung secara ekonomi dan kelestarian lingkungan. (chi/ewi/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online