"Kalau kita nilai kepemimpinan itu dari hasil polesan penataan kota ini, siapapun bisa," katanya, Rabu (20/9).
Sebagai barometer pembangunan, ibu kota membutuhkan ledakan gagasan. Bukan sekadar mengatur porsi anggaran yang berkutat pada satu-dua OPD saja.
Sementara dari sisi hasil, pengaruhnya terhadap pembangunan peradaban daerah tidak signifikan. "(Ya semua orang) bisa tinggal posting-posting anggaran," celetuk politisi PKS ini.
Pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan penguatan lembaga yang menjadi ujung tombak. Ia melihat kecamatan, keluruhan, hingga lingkungan memiliki potensi masing-masing tetapi belum diberdayakan secara optimal.
"Misalnya kelurahan A, apa potensinya, berikutnya yang lain apa, ini kan tidak pernah terevaluasi dengan baik," kata pria yang juga ketua DPD PKS Kota Mataram ini.
Saatnya memberikan dukungan dan penguatan yang lebih proporsional dan rasional. Juga, mengembalikan ruang-ruang pelayanan yang menjadi tugas kelurahan sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Jangan pula kita dininabobokan oleh program yang sebenarnya itu program nasional, seperti kelurahan lansia, kelurahan layak anak, dan lain sebagainya, tetapi ketika ditinjau anggarannya di APBD nggak ada. Nggak ada kesinambungan," ulasnya.
Pemerintah daerah jangan cuma asyik poles sana-sini. Sektor lain juga juga membutuhkan perhatian. Sektor-sektor ujung tombak yang kinerjanya mencerminkan keberpihakan dan kehadiran pemerintah.
"Kita pernah membuat satu perda tentang pelembagaan lingkungan, nah sekarang apa kemudian yang menjadi keberpihakan kita pada lembaga lingkungan?" Katanya mencontohkan.
Pemerintah terkesan ragu menguatkan lembaga itu. Padahal lingkungan telah memiliki level masalah dan persoalannya sendiri. "Di sana masalah sudah ada, (contohnya) masalah sampah," paparnya.
Contoh lain dalam hal penataan PKL. Seharusnya para pedagang kecil itu menjadi kewenangan kelurahan. Bukan diurusi OPD yang jangkauannya belum mampu melayani 50 kelurahan.
Hal inilah yang membuat pemerintah dan rakyat seperti ada jarak. Masyarakat tidak merasakan apa yang menjadi semangat pembangunan pemerintah.
Salah satu contoh gagasan yang berpotensi dampaknya tidak sampai ke masyarakat yakni program Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE). "Bisa dicek, di Dispar misalnya itu dapat porsi anggaran lumayan (besar) tujuannya untuk menggerakkan MICE, tetapi siapa yang akan menjemput MICE, ya warganya," ujarnya.
Sentralistik anggaran di satu OPD belum diimbangi dengan pelibatan lembaga lingkungan ataupun kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Kesiapan (pelibatannya) seperti apa," ujarnya.
Terpisah, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri berencana memperkuat pelayanan di tingkat kelurahan dengan menyuplai SDM dengan tenaga-tenaga profesional. Pihaknya menyadari kelurahan ujung tombak pelayanan pemerintah pada masyarakat.
"(Makanya) kita harapkan, jangan ada pikiran ASN kita dipindah ke kelurahan (lalu menganggap) itu dibuang. Itu yang kita tidak harapkan," kata Alwan.
Kepala daerah mengambil kebijakan, mentransfer para tenaga profesional tujuannya agar wajah pelayanan menjadi lebih baik lagi. Ditegaskan langkah ini bentuk keseriusan dan komitmen mendekatkan pelayanan pada seluruh lapisan masyarakat ibu kota.
"Ini kita butuh tenaga profesional di kelurahan," tegasnya.
Perbaikan ini telah dimulai pada tata kelola pelayanan tingkat kecamatan. "Kita mulai benahi, kecamatan sudah membenahi, semua kecamatan punya pelayanan di situ. Sudah mulai di masing-masing kecamatan," tekannya.
Di tahap selanjutnya, penguatan untuk kelurahan. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan pemerintah yang dekat dan melayani. "Kita akan masifkan di kelurahan masing-masing," tegasnya. (zad)
Editor : Redaksi Lombok Post