LombokPost--Sejumlah petak lahan pertanian mulai kesulitan mendapat pengairan. Hal ini disebabkan munculnya bangunan-bangunan yang mengapit persawahan dan memutus aliran air irigasi.
Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Mataram Miftahurrahman mengatakan, situasi itu membuat lahan-lahan itu menurun produktivitasnya. “Sistem irigasi kita terganggu (untuk sejumlah petak lahan pertanian),” katanya.
Sawah-sawah itu dikatakan berproduksi memanfaatkan air hujan sebagai sumber pengairan utama. Kalaupun ada jaringan irigasi tidak optimal mengairi di waktu kemarau.
“Hal ini yang menjadi dasar pertimbangkan kami menganggap lahan itu tidak bagus sebagai lahan berkelanjutan,” paparnya.
Pemetaan kondisi sawah ini merupakan jawaban atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mataram diusulkan menjadi 399 hektare dari sebelumnya 590 hektare. “Karena sebagian besar lahan pertanian sudah beralih menjadi perumahan yang membuat (sawah di sisi yang lain) tidak terjangkau oleh irigasi,” paparnya.
Meski demikian, masih ada lahan persawahan kota yang punya produktivitas yang tinggi. Luasannya mencapai 399 hektare seperti yang diungkapkan di atas. “Itu yang irigasinya masih bagus, kita tetapkan menjadi LP2B,” terangnya.
Usulan LP2B 399 hektare telah berproses sampai di meja Pemerintah Provinsi NTB. Berikut dengan alasan-alasan di balik penyusutan.
Luasan 399 hektare itu telah tertuang dalam Raperda RTRW Provinsi. “Secara substansi itu telah masuk dalam RTRW provinsi, tinggal nanti yang menjawab (penyusutan LP2B kota) adalah provinsi (pada pemerintah pusat),” ulasnya.
Terpisah Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram M Saleh mengungkapkan optimismenya petani kota bermigrasi ke sistem urban farming. Sistem ini dikatakan menjadi ‘lahan’ baru bagi petani perkotaan agar terus berproduksi.
“Dinamika perkotaan menuntut itu (penyusutan LP2B) dan petani kita harus siap beralih ke urban farming,” ujarnya. (zad)
Editor : Redaksi Lombok Post