LombokPost--Pembagian beras masing-masing 10 kilogram untuk setiap rumah tangga akhirnya resmi didistribusikan. Beras bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) itu dibawa oleh truk ke enam kecamatan dan dilepaskan secara simbolik oleh Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman.
Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman menyampaikan bantuan itu sebagai upaya pemerintah meringankan beban warga kota. Di tengah situasi perubahan cuaca akibat El Nino yang mempengaruhi hasil panen petani dan berdampak pada kenaikan harga beras.
“Kita bersyukur (warga kota yang terbantu) sebanyak 38.203 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima 382.030 kilogram atau setara 382,03 ton,” kata TGH Mujib, Senin (5/1).
Beras ratusan ton itu diangkut oleh truk-truk ke enam kecamatan. Selanjutnya secara berjenjang disampaikan ke kelurahan, dan diterima oleh KPM.
Secara eksplisit TGH Mujib meminta seluruh lurah mengawal pembagian beras. “Sehingga dapat diterima dengan baik oleh warga,” tekannya.
Para lurah diingatkan mengacu pada data penerima. Mereka yang berhak telah melalui proses verifikasi kelayakan untuk mendapat beras CPP. “Agar sesuai data yang sudah ada,” tekannya.
Plt Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah NTB Ismed Erlando mengatakan beras tersebut telah dihimpun dan disimpan dengan baik di gudang. Berikutnya kembali dilakukan pengecekan kualitas beras sebelum akhirnya dinyatakan siap didistribusikan.
Kualitas beras ditekankan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Pihaknya pun berharap bantuan tersebut dapat mengendalikan gejolak harga di pasaran.
“Pengalaman tahun lalu sudah terlihat bahwa di saat bulan-bulan tidak ada penyaluran Bapang (Bantuan Pangan, Red) maka kecenderungan harga naik itu tinggi sekali,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Lalu Johari mengatakan bantuan ini telah mengacu tiga peraturan yang ada. Antara lain UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2024 tentang perubahan atas Badan Pangan Nasional keputusan kepala nomor 01/TS 03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024.
“Data yang digunakan oleh Badan Pangan Nasional untuk penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2024 berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),” terangnya.
Berbeda dengan Cadangan Beras Pemerintah tahun 2023 data yang digunakan oleh Badan Pangan Nasional merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial sejumlah 37.061 KPM. “Sesuai dengan petunjuk Juknis data penerima CPP tahun 2024 sejumlah 38.203 KPM, kami telah beberapa kali koordinasi dengan pihak Bulog Regional NTB dengan lintas OPD Lingkup kota Mataram,” terangnya.
Adapun OPD dimaksud antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, Dukcapil, dan Kecamatan se Kota Mataram. “Dengan maksud agar data P3KE pada Bappeda sepenuhnya masuk juga dalam penerima,” paparnya.
Pihaknya selanjutnya memantau dan memastikan CPP sampai pada warga sesuai data. “Dan harus terdistribusikan dalam tiga hari,” tekannya.
Jika data penerima CBP terjadi pindah alamat atau meninggal dunia akan dilakukan penggantian penerima. “Berdasarkan juknis penyaluran CPP tahun 2024,” pungkasnya. (zad)
Editor : Kimda Farida