LombokPost-Sejumlah anggota dewan memberi perhatian pada kondisi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram.
Dinas ini terkesan dianaktirikan, padahal peran dan fungsinya tak kalah vital dengan organisasi perangkat daerah lain.
Perhatian kalangan dewan tidak lepas dari penanganan kasus kebakaran sebuah gudang sampah di Babakan baru-baru ini.
Saat itu, anggota DPRD Kota Mataram dari fraksi PKS Irawan Aprianto melihat langsung kerja dinas ini mengendalikan dahsyatnya amukan si jago merah.
Irawan menuturkan, kerja para petugas sempat terkendala karena kondisi armada yang ngadat.
“Kendalanya armada damkar sudah tua dan kondisi tidak layak Oprasional,” katanya, Minggu (11/8).
Tembakan air dari armada damkarmat yang lemah turut membuat proses pemadaman terkendala.
Petugas harus berjibaku dengan hawa panas api karena jarak tembak air yang terlalu dekat.
“Water canon juga rusak, hanya bisa menyemprot air dengan jarak (kurang lebih) lima meter,” ucapnya.
Irawan prihatin dengan kerja keras para petugas yang tidak didukung peralatan memadai.
Muncul kekhawatiran peralatan tua akan kesulitan menangani bencana lebih besar ke depan.
Kondisi memprihatikan armada damkarmat dikometari pula Anggota DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat.
Menurutnya, usaha untuk memperbaiki kondisi armada telah disuarakan sejak lama.
“Kami sudah dorong peremajaan tapi dijawab (eksekutif, Red) sudah cukup,” tuturnya.
Ismul melihat, pemerintah tidak mampu membuat skala prioritas berdasarkan kondisi perkotaan. Porsi anggaran terlalu banyak terbuang untuk kegiatan yang tidak memiliki hasil yang terukur.
“Tidak proporsional, kebanyakan agenda seremonial,” kritiknya.
Dinas atau OPD yang sebenarnya butuh anggaran mendesak kerap terlewat. “Yang prioritas sering terlewat,” ucapnya.
Ia lantas membandingkan jauhnya ketimpangan anggaran yang diperoleh damkarmat tahun ini dengan sejumlah OPD lain.
“Tahun ini damkar dapat anggaran Rp 7 miliar sedangkan dinas perdagangan sampai Rp 29 miliar, (kemudian) dinas pariwisata Rp 27 miliar,” bandingnya.
Perbandingan anggaran ini dinilai tidak proporsional.
Mengingat posisi damkarmat dengan segala aspek potensi kebencanan terutama kebakaram yang meningkat.
Seiring dengan semakin padatnya pemukiman penduduk dan berbagai pembangunan yang pesat. “Seharusnya bisa lebih proporsional,” harapnya. (zad/r3)
Editor : Kimda Farida