LombokPost-Abrasi menjadi permasalahan kompleks yang tiap tahun harus dihadapi pemerintah Kota Mataram dan warga pesisir Pantai Ampenan.
Warga terdampak abrasi berharap besar agar Pemkot Mataram melakukan upaya nyata untuk menangani abrasi tersebut.
“Yang dulunya halaman sekarang sudah hilang. Tahun ini yang terparah, ini (abrasi) bahkan sudah menyebabkan puluhan rumah rusak parah,” keluh Sukimin, salah seorang warga di RT03 Kampung Bugis Kelurahan Bintaro.
Terpisah, Lurah Bintaro Rudy Herlambang mengakui persoalan penanganan abrasi memang menjadi kompleks.
Sebab, sejumlah masyarakat yang berada di bagian barat Kampung Bugis kerap kali menolak untuk direlokasi dengan alasan sejumlah bangunan milik warga yang lain juga berada persis di bibir pantai.
Pemkot Mataram pun, sudah berupaya untuk memberikan solusi mulai dari pembuatan talud hingga upaya relokasi.
Namun tak dipungkiri, masyarakat juga menolak untuk pindah.
Dalam hal ini, menurutnya Pemkot Mataram serba salah.
Bisa saja Pemkot Mataram melakukan relokasi paksa, namun hal itu tidak dilakukan karena Pemkot Mataram tentu saja memikirkan dan perhatian kepada warga terdampak.
Diharapkannya, setelah pembangunan Rusunawa tahap II nanti, sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak mau untuk direlokasi.
“Warga yang di RT 4 di Bintaro setelah Rusunawa tahap 2 selesai dia mau direlokasi. Dan mau tidak mau mereka harus pindah,” tukasnya.
Sebelumnya Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengakui, abrasi memang menjadi pekerjaan rumah tiap tahunnya.
Pemkot Mataram saat ini hanya dapat melakukan pencegahan.
Sedangkan untuk solusi permanen memang belum dilakukannya karena hal tersebut dinilainya akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Kita lakukan yang sifatnya kedaruratan. Yang sifatnya permanen belum bisa kita lakukan. Karena tentu ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali,” terangnya.
Tetapi, Mohan mengklaim dirinya telah melakukan langkah kongkret.
Seperti kerusakan pemukiman warga akibat abrasi dengan menyediakan hunian sementara (huntara) yang telah ditempati.
“Dan kami tidak izinkan lagi mereka kembali ke tempat itu. Karena berpotensi menimbulkan kerugian materil dan nyawa,” ucapnya.
Pembangunan Rumah Susun (rusun) di Bintaro, Kecamatan Ampenan yang tahun 2024 sudah ada satu blok, dan rencananya akan dibangun lagi satu blok di 2025 ini dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian.
Keinginannya adalah agar warga terdampak mendapatkan tempat yang lebih aman dan bersifat permanen.
Tentu hal ini tidak dapat dilakukan dengan segera dan simultan.
Maka dari itu, rusunawa Bintaro dan Huntara yang telah dihuni oleh warga dapat dimanfaatkan.
“Ini yang kita usahakan sekarang. Memang tidak bisa secara simultan, kita harus mau bertahap,” ucapnya.
Terkait pembuatan riprap pemecah gelombang di tepian pantai dengan panjang sekitar 9,1 kilometer (km) pun tidak dapat dilakukan secara keseluruhan.
Pemkot Mataram mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk membangun riprap di daerah dengan potensi gelombang yang tinggi.
Mengenai kebutuhan anggaran dirinya tidak mengetahui pasti.
“Belum, saya tidak tahu angkanya berapa yang jelas cukup besar lah. Tapi semoga cepat bisa disetujui tahun ini,” harapnya.
“Kita sebelumnya juga pernah menawarkan untuk direlokasi ke rusunawa, namun masyarakatnya ini nggak mau, alasannya tidak ada tempat mencari rizeki lagi nanti, karena kebanyakan mereka ini nelayan,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Mataram Irwan Rahadi mengatakan, untuk proses relokasi warga terdampak abrasi saat ini sedang proses pendataan.
Namun, saat ini disebutnya masih ada kendala untuk merelokasi karena sebagian besar warga menolak.
“Yang abrasi ini belum tertangani, karena dulu pernab ditawari, tapi mereka sebagian besar menolak,” tandasnya. (chi/r3)
Editor : Kimda Farida