LombokPost-Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram masih menangani abrasi yang semakin parah dengan solusi jangka pendek. Kondisi ini diharapkan segera teratasi dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
”Kami sudah berusaha mencari sumber pembiayaan darurat,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.
Mohan menyatakan akan menjemput bola ke pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran. Pihaknya telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) pemecah gelombang guna mempermudah pencairan bantuan dari pusat.
”InsyaAllah pekan depan bersama PU kami ke Jakarta membahas termasuk soal riprap,” sebutnya.
Akhir pekan lalu, lokasi terdampak abrasi dipantau langsung Komisi V DPR RI. Diharapkan kunjungan tersebut mempercepat bantuan dari pusat. Sebab, intervensi menyeluruh pada pantai sepanjang 9 kilometer tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemkot Mataram.
”Harus ada intervensi dari pusat, baik pemasangan riprap maupun pemecah gelombang,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lale Widiahning mengatakan, usulan pembuatan riprap di bibir pantai Mataram sepanjang 9 kilometer membutuhkan anggaran Rp 450 miliar.
”Kebutuhan anggarannya besar, untuk tanggul dan riprap kombinasi keseluruhan," kata Lale.
Ia menegaskan, pihaknya realistis dalam mengusulkan besaran anggaran. Jika bantuan tidak mencapai jumlah tersebut, maka prioritas diberikan pada wilayah yang paling parah terdampak, seperti Mapak dan Eks Pelabuhan Ampenan.
”Di Kampung Bugis saja, dampaknya sekitar 10 meter yang benar-benar terangkat. Penanganannya membutuhkan sekitar Rp 1 miliar,” tandasnya.
Fraksi PKS "Tancap Gas" Tangani Abrasi di Mapak Belatung
Fraksi PKS DPRD Kota Mataram bergerak cepat menangani kasus abrasi di pantai Mapak Belatung, Sekarbela. Setelah puluhan tahun tak tertangani, abrasi parah di lokasi ini akhirnya mendapatkan solusi konkret.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, mengatakan pihaknya meminta bantuan anggota Komisi V DPR RI, H Abdul Hadi, yang juga merupakan wakil rakyat dari Dapil 2 Pulau Lombok, untuk menanggulangi abrasi di Mapak Belatung. “Beliau turun dan mengecek langsung kondisi abrasi di Mapak Belatung pada Minggu pagi (2/2),” katanya.
Ismul menjelaskan, hasil tinjauan di lokasi menunjukkan bahwa abrasi yang terjadi kali ini adalah yang terparah tahun ini. “Selama ini, abrasi ini belum tertangani,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan kesedihannya. Banyak rumah yang hilang akibat abrasi, sementara yang tersisa hanya separuh. “Kami tanya kenapa tidak pindah saja? Ibu itu menjawab, ‘kami pindah ke mana, kami tidak punya rumah lain’,” cerita Ismul.
Kisah memilukan ini menjadi dorongan kuat bagi Fraksi PKS untuk segera menuntaskan masalah abrasi. “Karena Abdul Hadi adalah kader kami, kami lobi beliau agar bisa menentukan program penanganan di Kota Mataram,” jelasnya.
Kunjungan tersebut membuahkan hasil nyata. BWS Nusa Tenggara I akan menangani masalah abrasi di Mapak Belatung dan segera memfinalkan program penanggulangan penangkapan pasir. “BWS Nusa Tenggara I berkomitmen untuk menangani abrasi di sini,” terangnya.
Program ini akan dijalankan oleh Komisi V DPR RI dan dikerjakan oleh BWS Nusa Tenggara I. Ismul meyakinkan bahwa program ini akan segera dilaksanakan, seperti program pusat lainnya yang telah berjalan di Kota Mataram, seperti IPAL komunal.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong perencanaan penanganan pantai Kota Mataram agar lebih jelas. “Kami meminta agar ada rencana jangka menengah dan panjang, untuk menangani abrasi sepanjang 9 km pantai Kota Mataram,” ujar Ismul.
Dalam kesempatan tersebut, Ismul juga menyinggung posisi politik PKS dalam Pilkada Serentak 2024. “Kami tidak mendukung Harum (Mohan-Mujib), tetapi kami tetap memberikan program nyata untuk masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI H Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk mengawasi penyelesaian abrasi di Mapak Belatung. “Apapun kondisi keuangan, jika ada kondisi riil seperti ini, kita harus prioritaskan. Kami akan tangani abrasi di Mapak Belatung terlebih dahulu,” katanya. (chi/zad/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post