LombokPost-Abrasi di pesisir Mataram, terutama di wilayah Mapak dan Bintaro, menjadi perhatian Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Untuk mengatasinya, BWS berencana membangun revetment dan breakwater atau pemecah gelombang.
“Itu sebagai solusi jangka panjangnya,” kata Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Nusa Tenggara I Lukman, Selasa (4/2).
Lukman menjelaskan, revetment akan dibangun menjorok ke daratan sebagai pemisah antara laut dan daratan. Sementara breakwater dipasang sedikit menjorok ke laut. Menurutnya, breakwater dan riprap memiliki efektivitas yang sama dalam mengatasi abrasi, karena breakwater juga menggunakan armor kubus beton. “Sama saja ya,” sebutnya.
Baca Juga: SLBN 1 Lombok Timur Berharap Diprioritaskan pada Program MBG
Terkait anggaran, BWS masih dalam tahap pengajuan ke pemerintah pusat. Usulan yang diajukan sekitar Rp 200 miliar untuk menangani abrasi sepanjang 4 kilometer dari Mapak hingga Bintaro.
“Sebenarnya sudah diusulkan, tapi belum di-approve. Makanya kita coba usulkan lagi ke pusat,” terangnya.
Ia menambahkan, tidak ada solusi lain selain menunggu bantuan dari pusat. Jika anggaran yang disetujui tidak sesuai usulan, pihaknya akan memprioritaskan titik-titik yang paling berdampak pada masyarakat.
“Mana yang terdampak di masyarakat, itu yang kita dahulukan,” ucapnya.
Saat ini, penanganan sementara hanya menggunakan geobag untuk 150 meter dari total kebutuhan 4 kilometer. Namun, geobag dinilai kurang efektif untuk mengatasi abrasi. Daya tahannya pun bergantung pada tinggi gelombang laut.
“Kalau gelombangnya cukup besar, ya tetap saja kalah. Ini hanya untuk tanggap darurat supaya abrasi tidak semakin parah,” jelasnya.
Terkait penggunaan geobag, ia belum bisa memastikan sampai kapan akan digunakan, karena masih menunggu realisasi pemasangan pemecah gelombang.
“Kami belum bisa memastikan itu, karena keputusannya bukan di kami,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning mengatakan, penanganan jangka pendek yang dilakukan saat ini menggunakan batu boulder di tiga titik, yakni Pondok Prasi, Pantai Boom, dan Mapak.
“Itu yang kita anggarkan tahun ini sekitar Rp 600 juta untuk tiga titik,” kata Lale.
Untuk jangka panjang, BWS telah merencanakan proyek di empat titik di Mataram sejak 2023, yaitu di Mapak Indah, Pantai Bintaro, Muara Kali Unus, dan Mapak. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari kementerian akibat pemangkasan anggaran.
“Kami berikhtiar semua program yang dicanangkan BWS bisa didukung, mungkin lewat Komisi V,” jelasnya.
BWS juga mengusulkan agar Pemkot Mataram mengajukan dana tanggap darurat. Namun, keputusan tetap bergantung pada kementerian.
“Apakah bisa dikeluarkan atau tidak, itu keputusan pusat. Tapi kami akan nyatakan kalau memang terjadi bencana, sebagai bentuk dukungan,” tandasnya. (chi/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post