LombokPost-DPRD Kota Mataram menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama. Pertama, Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus LKPJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2024. Kedua, Penetapan Keputusan DPRD Kota Mataram tentang Catatan-catatan Strategis terhadap LKPJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun 2024.
Juru Bicara Pansus Rino Rinaldi memaparkan sejumlah temuan, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan.
“Pansus mencatat adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp 522,7 miliar,” kata Rino, Selasa (4/3).
Meski meningkat, realisasi PAD masih menghadapi kendala, terutama rendahnya capaian pendapatan di beberapa OPD, seperti Dinas Pariwisata yang hanya mencapai 12 persen dan Dinas Lingkungan Hidup 43,74 persen.
“Kendala utama peningkatan PAD ada pada sektor retribusi daerah yang tidak mencapai target,” paparnya.
Beberapa faktor yang menghambat realisasi retribusi di antaranya pengelolaan parkir yang belum optimal, lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal, serta kurangnya penegakan hukum terhadap bangunan tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Digitalisasi sistem retribusi juga belum optimal,” tambahnya.
Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak lemah, serta ketergantungan PAD pada pajak hotel, restoran, dan hiburan. “Ditambah keterbatasan infrastruktur pendukung dalam pengelolaan dan peningkatan retribusi,” katanya.
Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup, kendala utama ada pada realisasi retribusi sampah. Banyak warga merasa sudah membayar iuran sampah lingkungan sehingga enggan membayar retribusi dinas.
“Pelayanan pengangkutan sampah perlu dioptimalkan dengan meningkatkan kolaborasi antara petugas lingkungan dan dinas,” ujarnya.
Realisasi belanja daerah mencapai 91,84 persen, tetapi beberapa program belum berjalan maksimal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah belanja bantuan sosial, yang hanya terealisasi Rp 1,17 miliar dari target Rp3,56 miliar atau sekitar 33,04 persen.
Menurut Pansus, rendahnya realisasi ini disebabkan kebijakan pembatasan bansos berbasis APBD, kurangnya koordinasi antarperangkat daerah, serta lambatnya proses administrasi.
“Pansus menyarankan penyederhanaan mekanisme pencairan bansos dan peningkatan koordinasi antar OPD,” katanya.
Di sektor transportasi, cakupan layanan angkutan umum masih rendah. Pansus mengusulkan optimalisasi angkot sebagai transportasi siswa SMP dengan rute strategis dan subsidi dari pemerintah.
Di bidang olahraga, capaian prestasi atlet masih belum memuaskan karena minimnya event lokal dan nasional. Pansus merekomendasikan peningkatan jumlah event serta pembinaan atlet untuk kompetisi tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.
Belum ada arah jelas dalam pengembangan budaya, terutama adat istiadat, seni, olahraga tradisional, dan pengetahuan tradisional. Pansus meminta pemerintah lebih konkret dalam program pemajuan budaya sekaligus mempertahankan identitas Mataram sebagai kota pluralis, berbudaya, dan toleran.
Produk lokal dinilai masih kurang kompetitif akibat minimnya inovasi dan akses permodalan. Sementara itu, pasar tradisional masih kurang diminati masyarakat. Pansus merekomendasikan pelatihan dan pendampingan UMKM, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk, serta revitalisasi pasar agar lebih nyaman bagi pengunjung.
Di bidang pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Mataram mencapai 97,5 persen, tetapi masih ada kesenjangan dalam pemerataan kualitas pendidikan dan distribusi guru. Beberapa sekolah juga kekurangan laboratorium dan fasilitas olahraga.
Sementara di bidang kesehatan, meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) sudah 100 persen, indikator rumah tangga sehat baru mencapai 35,21 persen. “Ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kesehatan masyarakat dan pemerataan tenaga medis di puskesmas,” ucapnya.
Di bidang infrastruktur, kualitas jalan meningkat hingga 86 persen dalam kondisi mantap, tetapi beberapa ruas masih perlu rehabilitasi. Persoalan banjir akibat drainase yang belum optimal juga menjadi perhatian serius.
Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Optimalisasi PAD perlu dilakukan melalui pendataan ulang wajib pajak, peningkatan pengawasan petugas parkir, serta digitalisasi penuh sistem retribusi dan pajak daerah. Pengelolaan belanja daerah juga harus lebih efisien, terutama dalam bantuan sosial, dengan memperbaiki mekanisme pencairan dan validasi data penerima bantuan.
Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas dapat ditempuh melalui pemerataan guru, rehabilitasi sarana sekolah, dan penguatan kurikulum berbasis teknologi. Sementara itu, sistem kesehatan perlu diperbaiki dengan pemerataan tenaga medis serta peningkatan fasilitas dan layanan puskesmas.
Revitalisasi transportasi umum juga dinilai penting, khususnya angkot, dengan skema subsidi dan integrasi sistem transportasi bagi pelajar. Di bidang infrastruktur, percepatan penataan drainase dan pengelolaan sungai harus dilakukan untuk mengurangi risiko banjir.
Pansus juga menyoroti pengembangan sektor UMKM dengan memperluas akses permodalan, meningkatkan inovasi produk, serta memperkuat promosi produk lokal. Revitalisasi pasar tradisional juga perlu dilakukan agar lebih bersih dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja di sana.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi kerja DPRD, khususnya Pansus, dalam membahas LKPJ 2024. “Proses ini bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga momentum refleksi terhadap pencapaian dan tantangan pembangunan yang kita hadapi selama setahun terakhir,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa 2024 adalah tahun penuh tantangan, terutama dalam efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik. “Kita harus semakin cermat dalam menyusun kebijakan, terutama terkait efisiensi anggaran dan pelayanan publik," ucapnya.
Ia menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang lebih efektif. “Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menanggapi catatan strategis DPRD, wali kota berkomitmen mencermati setiap rekomendasi yang diberikan. "Kami akan mencermati rekomendasi yang diberikan serta memastikan setiap evaluasi dapat diimplementasikan secara nyata,” ujarnya. (zad/r7)
Editor : Akbar Sirinawa