LombokPost-Polemik pengelolaan PT Air Minum Giri Menang (AMGM) masih bergulir.
Tidak semua anggota DPRD Kota Mataram sepakat dengan wacana pemisahan pengelolaan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron menilai dorongan pemisahan PDAM sebagai narasi semu.
“Siapa yang mau pisah? Kita masih nyaman kok,” kata Gufron.
Menurut politisi PAN ini, tidak semua anggota dewan mendukung pemisahan PDAM.
Selama ini, penyediaan air bersih oleh PT AMGM dinilai masih baik dan sesuai harapan.
Gufron menegaskan dirinya mendukung kerja sama dengan Kabupaten Lombok Barat dalam pengelolaan perusahaan air bersih tersebut.
“Sekarang permasalahannya apa? Pelayanan PT AMGM sejauh ini masih on the track, lalu apa alasan kita untuk pisah?” ujarnya.
Ia menilai sinergi Kota Mataram dan Lombok Barat dalam mengelola PT AMGM sudah berjalan baik.
Karena itu, mempertahankan kerja sama dianggap pilihan terbaik demi keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Gufron menyebut beberapa alasan utama mempertahankan kerja sama dengan Lombok Barat.
Keberlanjutan pelayanan air bersih menjadi pertimbangan utama.
Saat ini, PT AMGM melayani sekitar 150 ribu pelanggan, sebagian besar di Kota Mataram.
Jika terjadi perubahan kepemilikan atau kerja sama, dikhawatirkan berdampak pada stabilitas distribusi air bersih.
Efisiensi dan keuangan perusahaan juga menjadi alasan. PT AMGM dinilai cukup sehat secara finansial.
Jika pengelolaan tetap bersama, investasi infrastruktur air bersih lebih terjamin.
Pembagian keuntungan yang diterima kedua daerah juga dianggap proporsional.
Infrastruktur yang sudah terbangun juga perlu dipertahankan.
Jika kerja sama tetap berlanjut, kedua daerah bisa terus berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur yang ada.
Pemisahan dikhawatirkan menimbulkan kendala teknis, terutama terkait jaringan pipa dan sumber air.
Stabilitas kebijakan dan manajemen juga menjadi faktor penting.
Pemutusan kerja sama berisiko mengganggu pelayanan karena perubahan struktur organisasi dan kebijakan membutuhkan waktu lama.
Meski mendukung kerja sama dengan Lombok Barat, Gufron mengakui ada tantangan dalam pengelolaan PT AMGM.
Salah satunya memastikan kerja sama tetap adil dan transparan bagi kedua daerah.
“Kami berharap kerja sama ini diperkuat dengan sistem lebih transparan, terutama dalam pembagian keuntungan dan perencanaan investasi. Kota Mataram dan Lombok Barat harus duduk bersama untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap prioritas utama,” tekannya.
Dewan juga akan terus mengawal kebijakan PT AMGM.
Gufron menekankan peningkatan layanan, kualitas air, dan perluasan jaringan harus menjadi fokus utama.
“Kami ingin masyarakat mendapat layanan terbaik. Kami akan terus mengevaluasi dan berkoordinasi dengan PDAM Giri Menang untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Sementara itu, PT AMGM belum memberikan tanggapan atas dorongan pemisahan pengelolaan.
Humas PT AMGM Satria Adha Wirham mengatakan belum mendapat arahan dari pimpinan.
“Belum ada info lebih lanjut. Untuk tanggapan, kami belum bisa memberikan pernyataan karena belum ada arahan,” katanya.
Polemik pemisahan PDAM ini mencuat bersamaan dengan proses seleksi direksi dan komisaris baru PT AMGM.
Ketegangan ini dipicu perbedaan visi dalam menentukan arah masa depan perusahaan.
Di satu sisi, proses seleksi direksi dan komisaris yang tengah berlangsung menjadi dinamika tersendiri.
Hasil seleksi ini bisa menentukan apakah Kota Mataram dan Lombok Barat tetap bersama atau berpisah.
Di Kota Mataram, pihak yang mendorong pemisahan menilai langkah ini sebagai bentuk kemandirian.
Kekhawatiran mereka, saham Pemkot Mataram terus merosot sehingga memperbesar kuasa Lombok Barat dalam menentukan kebijakan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia.
Karena itu, seleksi yang memasuki tahap akhir ini memunculkan pertanyaan, ‘kepentingan siapa yang akan dimenangkan?’
Proses seleksi diawasi Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dipimpin akademisi Universitas Mataram, Prof Zainal Asikin.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Ahmad Saikhu mengatakan seleksi telah berlangsung.
“Sejak 7 Maret 2025, dimulai dengan psikotes di RSJ Mutiara Sukma. Selanjutnya, para calon menjalani ujian tertulis, penilaian makalah, dan presentasi,” katanya.
Sebanyak 12 kandidat bersaing untuk berbagai posisi strategis. Antara lain, calon direktur utama Sudirman, Edy Sarjaya Muis, Abdul Majid, dan H Munawar; direktur operasional Dadi Rahman dan Jamaludin; direktur umum dan keuangan Aini Kurniati, Sulhan Hadi, dan Helmy Eka Saputra; serta calon komisaris independen Suhaimi Syamsuri, Annisa Pratiwi, Wiriyanti Isnasari.
Prof Zainal Asikin menegaskan seleksi dilakukan secara objektif tanpa intervensi kepala daerah.
“Tidak ada titipan. Jika nilainya tidak bagus, maka itu yang akan kami serahkan ke kepala daerah,” tegasnya. (zad/r7)
Editor : Kimda Farida