LombokPost--Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Abd Rachman, menilai perlu langkah strategis mengadapi perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Meski tak berdampak secara langsung, namun efek domino perang dagang, dapat menganggu stabilitas perekonomian daerah.
“Kenaikan tarif oleh AS tidak hanya menargetkan Indonesia dengan 32 persen, tetapi juga negara lain dengan persentase lebih tinggi hingga 36 persen. Namun, kita harus tetap waspada menghadapi resesi global ini,” ujar Rachman, Selasa (9/4).
Data menunjukkan, nilai ekspor Indonesia ke AS pada Januari-Februari 2025 mencapai US$ 4,677 miliar.
Meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$4,091 miliar.
Namun, diberlakukannya tarif baru oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, surplus perdagangan Indonesia dengan AS yang sebelumnya mencapai US$ 16,8 miliar pada 2024 berpotensi tergerus.
Rachman menyoroti bahwa ketegangan di berbagai kawasan seperti Asia, Eropa, dan Timur Tengah memperburuk stabilitas ekonomi global.
“Dan kita perlu mengantisipasi situasi goncangan ekonomi ini di daerah. Kita tidak bisa hanya bicara satu bangsa, karena seperti Indonesia, bangsa ini terdiri atas daerah-daerah yang berpotensi terdampak langsung maupun tidak langsung akibat perang dagang ini,” paparnya.
Ia mendesak pemerintah di semua tingkatan, mempersiapkan langkah strategis guna menjaga daya tahan ekonomi, terutama di daerah seperti Kota Mataram.
“Kebijakan yang dibuat pejabat di semua level harus mampu memberikan rasa nyaman dan tenang kepada masyarakat. Jangan sampai efek domino dari kondisi global merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebutnya sebagai salah satu yang paling rentan terdampak, terutama yang bergantung pada bahan baku impor.
Kenaikan biaya produksi akibat tarif impor dapat menurunkan daya saing UMKM lokal.
Data menunjukkan, UMKM dan industri lokal merupakan benteng pertahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perang dagang.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah merespons dengan mengumumkan serangkaian konsesi perdagangan untuk AS, termasuk penurunan pajak impor pada barang elektronik dan baja, serta rencana peningkatan impor produk AS seperti gas alam cair dan kedelai.
Namun, Rachman menekankan perlunya langkah konkret dan inovatif dari pemkot dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
“Langkah konkret dan kebijakan inovatif sangat diharapkan masyarakat saat ini. Jangan hanya menunggu instruksi dari pusat tanpa menyiapkan solusi di daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram Muhammad Ramadhani mengatakan, produk-produk daerah sejauh ini belum masuk dalam kategori barang yang dikenai tarif tinggi oleh AS.
“Setahu tiang (saya), produk yang terdampak adalah produk ekspor olahan seperti karet, tekstil, alas kaki, elektronik, dan lainnya. Produk-produk semacam itu belum ada di Mataram. Jadi dari sisi langsung, kita aman,” ungkap pria yang akrab siapa Haji Dani ini.
Namun demikian, ia tidak menutup mata dalam sistem ekonomi yang saling terhubung, pengaruh kebijakan semacam ini tetap bisa terasa secara tidak langsung.
Yang paling dikhawatirkan adalah kenaikan harga bahan baku yang dipicu terganggunya rantai pasok nasional maupun global.
“Suka tidak suka, pasti akan ada dampaknya. Karena semua saling terkait. Tinggal soal besar kecilnya. Kalau kecil sekali, bisa dianggap nol atau bisa diabaikan. Tapi tetap kita pantau,” tambahnya. (zad)
Editor : Kimda Farida