LombokPost—Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa-siswi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) di Kota Mataram tengah menjadi sorotan tajam.
Orang tua murid dari dua lembaga pendidikan, yakni sebuah SD dan TK di kawasan Cakranegara mengadukan temuan makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi, dan diduga basi yang dibagikan Senin (14/4/2025).
Aduan itu disampaikan para orang tua ke wakil rakyat.
Anggota DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, menyatakan keprihatinan dan kegeramannya terhadap kondisi tersebut, menyebut ini bukan sekadar kelalaian, tapi potensi bahaya nyata bagi anak-anak.
“Ini makanan basi! Diterima anak-anak dalam kondisi tidak layak makan. Katanya makanan bergizi, kok seperti ini? Saya dongkol sekali,” ujar Nyayu saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (14/4).
Menurutnya, program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi dan kualitas kesehatan peserta didik justru terancam menjadi bumerang.
“Kalau anak-anak sampai keracunan, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai ini jadi masalah baru. Jangan sampai anak-anak kita dijadikan kelinci percobaan,” tegasnya.
Nyayu menyayangkan minimnya pengawasan dan kontrol kualitas dari pihak penyelenggara.
Ia menilai, distribusi MBG tidak boleh dilakukan asal-asalan, apalagi menyangkut konsumsi anak-anak usia dini.
“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Tapi kalau sudah jalan, maka pengawasan itu harga mati. Makanan yang sampai ke anak-anak harus dicek dulu, layak atau tidak,” imbuhnya.
Ia berencana menghubungi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan mendorong adanya koordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bagi Nyayu, keluhan orang tua ini tidak bisa dianggap angin lalu.
“Saya juga minta agar SPPG dan dapur penyedia makanan itu diperiksa. Harus dicek betul-betul. Jangan cuma formalitas,” tegas politisi perempuan ini.
Menurut laporan warga yang diterima Nyayu, makanan yang dibagikan sempat menimbulkan kekhawatiran anak-anak akan sakit.
“Orang tuanya lapor ke dewan. Walaupun makanan itu kabarnya sudah ditarik dan diganti dengan yang baru, tetap saja ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kejadian seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program sosial pemerintah.
Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaan MBG harus dievaluasi menyeluruh, mulai dari penyediaan hingga distribusi.
“Yang kita inginkan makanan yang betul-betul bergizi, bukan cuma labelnya. Jangan sampai karena keteledoran seperti ini, program jadi gagal total. Pemerintah harus serius,” tegasnya.
Nyayu juga menegaskan kejadian ini bukan untuk “membuat ribut”, tetapi justru agar menjadi perhatian semua pihak.
“Ini bukan soal ribut-ribut. Tapi soal tanggung jawab kita pada masa depan anak-anak. Jangan main-main,” tutupnya.
Disdik Persilakan Dikonfirmasi ke Pihak Terkait
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, angkat bicara menanggapi laporan orang tua siswa terkait temuan MBG yang diduga dalam kondisi basi di sejumlah sekolah.
Ia menegaskan pengawasan terhadap kualitas dan kelayakan konsumsi makanan dalam program MBG bukan menjadi kewenangan utama dinas pendidikan.
“Soal masalah itu, silakan langsung tanya ke Kepala SPPG,” ujar Yusuf saat dikonfirmasi.
Menurutnya, tugas disdik lebih pada aspek pemenuhan administrasi program. Sedangkan terkait kesehatan dan kualitas makanan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada dinas teknis yang membidangi.
“Masalah kesehatan dan kualitas makanannya itu tugas Dinas Kesehatan dan BPOM,” tegasnya.
Kadikes: Kita Hanya Pemantauan Dapur
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr Emirald Isfihan, merespons laporan dugaan MBG yang tak layak konsumsi dibagikan ke beberapa sekolah.
Ia menyatakan hingga saat ini belum ada laporan masuk mengenai siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan tersebut.
“Belum ada laporan masuk tentang pasien yang ditangani akibat makanan MBG,” kata dr. Emirald saat dikonfirmasi.
Terkait pihak yang bertanggung jawab atas distribusi dan kelayakan konsumsi MBG, dr. Emirald menjelaskan, penyediaan makanan menjadi tanggung jawab langsung dari Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG).
Sementara itu, peran dikes hanya sebatas melakukan pemantauan terhadap dapur produksi makanan.
“Kalau makanan yang diberikan, SPPG-nya langsung yang bertanggung jawab. Kita di Dinas Kesehatan hanya untuk pemantauan dapurnya saja,” jelasnya.
Meski begitu, ia menyatakan akan segera melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap laporan tersebut. “Coba saya cek,” imbuhnya.
BPOM Belum Terima Laporan Resmi, tapi Siap Mendampingi
Selanjutnya, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyatakan belum menerima informasi resmi terkait dugaan MBG basi.
“Saya belum mendapatkan informasi tersebut,” kata Yosef.
Ia menjelaskan program MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk dalam hal distribusi dan pengawasan makanan yang disediakan oleh Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG).
Karena itu, BPOM tidak menjadi institusi utama dalam rantai pelaporan temuan kasus seperti ini.
“Secara struktur, SPPG adalah mitra BGN sebagai penyedia MBG di bawah koordinasi BGN. Mereka tidak wajib melaporkan kepada BPOM,” jelasnya.
Meski demikian, Yosef menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan teknis jika diperlukan, termasuk pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan dan membantu proses standarisasi dapur penyedia makanan MBG.
“Kalau sampai makanan yang disajikan basi, artinya ada proses pengolahan pangan yang tidak tepat sehingga menyebabkan kerusakan makanan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan hingga kini terdapat tiga SPPG yang beroperasi di Kota Mataram, yakni di Kecamatan Sekarbela, Selaparang, dan Sayang-Sayang.
“Karena menyiapkan makanan dalam jumlah besar, proses ini harus benar-benar memperhatikan semua tahapan. Mulai dari bahan baku, pengolahan, penjamah makanan, hingga proses memasaknya. Semua harus memenuhi aspek mutu, keamanan, dan gizi,” tegasnya. (zad)
Editor : Kimda Farida