LombokPost—Hari masih pagi ketika rombongan dari Dinas Kesehatan dan BPOM Mataram masuki sebuah bangunan dengan cat warna biru langit.
Bangunan itu merupakan, lokasi salah satu dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sejumlah sekolah yang ada di kawasan Sayang-Sayang, Cakranegara.
Di luarnya, terpampang dengan jelas, sebuah spanduk dengan logo Badan Gizi Nasional.
Lengkap dengan keterangan: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan nama dapur mitra UD Shakila Catering.
“Kita turun hari ini untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi laporan yang masuk,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr Emirald Isfihan, Selasa (15/4).
Dapur ini terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani. Dapur inilah yang sehari sebelumnya dikeluhkan karena menu MBG yang disuguhkan diduga basi.
Seperti ditekankan, kedatangan rombongan untuk memperjelas informasi dugaan menu MBG tak layak konsumsi.
Informasi ini memicu langkah cepat dinkes dan BPOM melakukan supervisi langsung ke lokasi penyedia.
“Yang paling penting adalah memastikan bahwa tidak ada dampak yang dirasakan oleh para penerima makanan, khususnya anak-anak. Dan alhamdulillah, sejauh ini tidak ada laporan kasus keracunan atau gejala gangguan kesehatan,” kata Emirald Isfihan, di sela-sela sidak.
Menurut Emirald, langkah tanggap dari pihak dapur patut diapresiasi.
Begitu mengetahui adanya indikasi makanan yang mencurigakan, pihak dapur langsung menarik semua distribusi dan menghentikan penyebaran makanan tersebut.
Keputusan cepat itu dinilai berhasil mencegah potensi risiko lebih besar.
Namun demikian, penggalian keterangan terhadap sisa makanan yang sempat tersimpan di lokasi menunjukkan adanya perubahan pada tekstur makanan.
Meski belum bisa disimpulkan sebagai kerusakan atau kontaminasi, perubahan ini cukup menjadi catatan serius.
“Memang tidak ada sampel yang kami ambil untuk diuji laboratorium karena tidak ada kasus medis. Tapi dari pemeriksaan teksturnya berubah. Kenapa bisa berubah? Itu yang harus dikaji lebih dalam. Kita tidak ingin buru-buru menyimpulkan tanpa data valid,” tegasnya.
Langkah Evaluasi dan Kronologi Diminta dari Dapur
Dalam sidak tersebut, dinkes juga meminta pihak dapur untuk menyusun kronologi secara lengkap, guna menelusuri tahapan penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
“Kami tidak ingin menyalahkan atau menghakimi. Tapi setiap kejadian seperti ini harus ditelusuri,” tekannya.
Ia menambahkan, hanya pihak dapur yang mengetahui alur persis penyiapan makanan yang dikomplain tersebut.
“Dan itu penting untuk pembelajaran ke depan,” tambah Emirald.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap SOP (Standard Operating Procedure) yang diterapkan di dapur penyedia.
Apalagi, makanan yang diolah dan didistribusikan ini ditujukan untuk kelompok usia rentan, yaitu anak-anak sekolah.
“Setiap kelalaian sekecil apa pun bisa berdampak serius bila tidak ditangani dengan standar mutu yang ketat,” tekannya.
Pengawasan Diperketat, Kasus Jadi Bahan Evaluasi
Dinkes berkomitmen untuk tidak menjadikan kasus ini sekadar insiden berlalu begitu saja. Pengawasan akan diperketat dan pembinaan kepada seluruh elemen penyedia makanan akan digencarkan.
“Ini jadi alarm bagi kita semua, bahwa sistem harus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi makanan, tapi juga kontrol kualitas, penyimpanan, hingga distribusinya. Jangan sampai ke depan kita kecolongan,” tegas Emirald yang mendampingi tim saat pemeriksaan berlangsung.
Meski tak ada korban, kasus ini tetap menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana kontrol mutu dalam proses penyediaan makanan publik benar-benar dijalankan.
Apalagi dalam situasi seperti ini, publik tentu berharap adanya transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan sistem yang nyata.
BPOM Siaga, Tapi Belum Turun Lab
Kehadiran tim BPOM dalam sidak hari itu menjadi penegasan kasus ini dipantau serius.
Namun karena tidak ditemukan bukti klinis adanya keracunan atau gejala fisik lain pada penerima makanan, belum ada sampel yang dibawa untuk diuji di laboratorium.
“Kalau nanti ada temuan lanjutan yang lebih spesifik, tentu kami siap lakukan uji sampel. Nanti keterangan lebih lanjut, melalui kepala BPOM saja,” ujar salah satu petugas BPOM yang ikut mendampingi.
Saat berita ini ditulis, Kepala BPOM Mataram Yosef Dwi Irwan tengah berada di pulau Sumbawa.
Ia mengatakan, tak bisa hadir langsung dalam sidak karena kepentingan koordinasi dan konsolidasi internal.
“Saya akan dengarkan dulu penjelasan dari kawan-kawan yang turun mas. Baru saya sampaikan keterangan,” kata Yosef dari ujung telepon.
Sementara itu, dapur SPPG tetap beroperasi dengan diminta meningkatkan kewaspadaan.
Memastikan bahan baku yang digunakan tidak mengalami kerusakan selama proses penyimpanan, terutama mengingat iklim panas dan tingkat kelembapan yang cukup tinggi di Kota Mataram.
Laporan Ditunggu, Publik Waspada
Dinas Kesehatan memberi waktu kepada pihak dapur untuk menyerahkan laporan tertulis dalam waktu dekat.
Laporan ini akan menjadi dasar bagi kajian mendalam yang akan dilakukan oleh tim pengawasan pangan di daerah.
Pihak dinkes menegaskan, keterbukaan dan keseriusan dalam menindaklanjuti kasus ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat.
Kasus ini mungkin tak meninggalkan korban fisik, namun menjadi peringatan serius ketelitian, kepedulian, dan sistem kerja yang baik adalah harga mati dalam urusan pangan publik.
Dalam dunia gizi dan layanan sosial, satu kelalaian bisa menjadi bencana. Karena itu, bukan hanya kesigapan yang dibutuhkan, tapi juga komitmen untuk terus memperbaiki.
“Ya kami minta agar pihak dapur membuat kronologi,” ucapnya.
Menu yang Diduga Basi: Nasi Goreng
Dari penggalian informasi diketahui menu yang diduga basi itu: nasi goreng.
Makanan ini dilaporkan memiliki tekstur dan aroma yang berubah dan menimbulkan kekhawatiran akan kelayakan konsumsinya.
Dalam sidak, Dinkes dan BPOM secara langsung meminta penjelasan kronologis pengolahan nasi goreng tersebut, mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga tahapan penyajiannya ke siswa.
Penelusuran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan tidak ada pelanggaran terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kami minta pihak dapur menjelaskan alur lengkapnya. Apa saja yang digunakan, bagaimana proses memasaknya, disimpan berapa lama, hingga disajikan ke siswa. Ini penting untuk memastikan ada kontrol mutu yang dijalankan,” ujar dr. Emirald.
Kepala Dapur SPPI Tolak Dimintai Keterangan
Namun, upaya konfirmasi lebih lanjut kepada pihak dapur mengalami hambatan.
Kepala dapur SPPI, Hermawan, yang berada di lokasi dan bertanggung jawab atas operasional dapur tersebut, menolak memberikan keterangan.
“Kepala dapur tidak boleh diwawancara,” pendeknya.
Pihak dapur hanya bersedia menjelaskan bahwa operasional dapur berada di bawah naungan lembaga mitra SPPI (Satuan Pemenuhan Pelayanan Individu). Dalam interaksi singkat tersebut, disebutkan pula SPPG merujuk pada satuan pelayanan yang sudah ditempatkan di lapangan, sedangkan SPPI merujuk pada unit yang terdiri dari para lulusan yang ditugaskan untuk mengelola dapur.
“Begitu pula mitra (yang menyiapkan MBG dari UD Shakila Catering tidak boleh (memberi keterangan),” tutupnya. (zad/r6)
Editor : Prihadi Zoldic