LombokPost-Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah melakukan tindak lanjut intensif terhadap sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jelang keluarnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Proses ini memasuki tahap krusial, setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan data selama 30 hari sebelum Ramadan, yang dilanjutkan dengan entry meeting.
Inspektur Inspektorat Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, saat ini BPK telah mengantongi data dan meminta konfirmasi dari Pemkot terhadap sejumlah temuan.
“Mereka sudah pegang data, dan langsung minta untuk kita konfirmasi terhadap apa-apa yang mereka temukan,” kata Baiq Nelly.
Setelah proses klarifikasi dan konfirmasi disetujui oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tahapan selanjutnya adalah pembahasan atau argumentasi terhadap temuan. Nelly menyebut, hingga 26 Mei mendatang, Pemkot diharapkan sudah menerima notisi dari BPK untuk ditindaklanjuti. Namun diakuinya, masih ada beberapa data yang belum rampung.
“Itu yang kita klarifikasi dan konfirmasi,” imbuhnya.
Nelly menegaskan, inti persoalan yang dihadapi masih berkutat pada aspek administrasi. Ia berharap, setiap OPD dapat memberikan klarifikasi yang komprehensif, disertai data pendukung serta pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Harapannya, seluruh proses bisa menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.
“Kalaupun sudah tidak ada lagi ruang dan sudah memang tidak bisa diklarifikasi, itu akan menjadi temuan. Untuk segera ditindaklanjuti sebagai penyetoran,” tegas Nelly.
Opini WTP dari BPK diperkirakan akan keluar setelah seluruh rangkaian pemeriksaan tuntas, yang dijadwalkan pada 10 Mei mendatang. Nelly juga mengisyaratkan, pemeriksaan kali ini berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan dan infrastruktur di Kota Mataram.
“Nanti akan dicek hasil probity audit kami, pendampingan dan semuanya. Terutama proyek strategis,” ungkapnya.
Dalam proses pemeriksaan yang tengah berlangsung, Inspektorat berharap tidak ada indikasi mens rea atau niat jahat di balik setiap potensi temuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama Pemkot dalam menindaklanjuti setiap catatan dari BPK.
Dengan waktu yang tersisa, Pemkot terus berupaya menindaklanjuti seluruh temuan administrasi BPK. Koordinasi antar-OPD pun diperkuat untuk memastikan tercapainya opini WTP, sekaligus mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.
“Kami diminta kooperatif, Sabtu-Minggu juga digunakan. OPD harus standby bahkan di luar jam kerja,” tandasnya. (chi/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post