LombokPost-Upaya serius mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Mataram bagian selatan mendapatkan perhatian khusus.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron menegaskan, penanganan persoalan tersebut harus menjadi komitmen dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram.
Langkah ini dinilai krusial, menjawab persoalan yang telah berlangsung lama dan semakin kompleks akibat kombinasi antara curah hujan tinggi, penurunan muka tanah, serta kenaikan muka air laut yang menyebabkan banjir rob dan genangan air di sejumlah titik rawan.
“Dalam pembahasan, Mataram selatan harus diposisikan sebagai kawasan prioritas,” tekannya.
Penekanan ini tidak hanya untuk infrastruktur jalan atau permukiman. “Tetapi lebih jauh menyangkut keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat di sana,” ujar Gufron.
Menurutnya, permasalahan banjir di wilayah tersebut tidak bisa lagi ditangani secara sporadis atau reaktif. Diperlukan strategi mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Untuk itu, DPRD meminta pemkot agar memperkuat kebijakan mitigasi melalui pembangunan infrastruktur pendukung.
“Tentunya yang memiliki daya tampung dan daya redam tinggi terhadap air limpasan,” paparnya.
Salah satu bentuk infrastruktur yang disoroti Gufron adalah pembangunan danau buatan atau kolam retensi.
Sarana ini dinilai efektif menampung debit air berlebih, baik dari air hujan maupun limpahan dari saluran drainase utama.
Selain berfungsi mengurangi potensi banjir, danau buatan juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus menjadi destinasi wisata baru jika dikelola dengan baik.
Baca Juga: Desak Polisi Tangani Kasus dengan Profesional
“Kita dorong agar pembangunan kolam retensi atau danau buatan menjadi bagian integral dari tata ruang kota. Bukan hanya fungsi teknis, tapi juga fungsi sosial dan ekologis,” tambahnya.
Gufron juga mengungkapkan pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram melakukan pemetaan titik-titik rawan genangan.
“Kemudian harus dilanjutkan dengan langkah mengintegrasikan hasil kajian tersebut ke dalam perencanaan teknis pembangunan,” paparnya.
Ia juga mengingatkan, seluruh proses pembangunan infrastruktur harus berbasis data, melibatkan partisipasi warga, dan memperhatikan aspek lingkungan secara komprehensif.
Dalam hal ini, Komisi III berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan mitigasi bencana banjir.
“Jangan sampai proyek yang dibangun justru memperburuk aliran air atau menimbulkan masalah baru. Kita harus belajar dari kegagalan-kegagalan masa lalu,” tekannya.
Selain itu, politisi yang dikenal vokal dalam isu-isu lingkungan ini mengajak seluruh elemen masyarakat ikut aktif mengawasi dan mendukung langkah-langkah penanganan banjir secara kolektif.
Menurutnya, solusi banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Antara lain, tidak membuang sampah sembarangan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang dan akan dijalankan.
“Kita ingin menjadikan Mataram sebagai kota yang tangguh terhadap bencana. Tapi itu butuh kolaborasi semua pihak—pemerintah, DPRD, akademisi, LSM, media, dan masyarakat,” tandasnya.
Komitmen DPRD ini diharapkan menjadi titik awal bagi penanganan banjir di kawasan selatan Kota Mataram secara sistemik dan berkelanjutan.
Dengan penataan ruang yang tepat, dukungan anggaran, serta pengawasan yang kuat, Mataram bisa keluar dari lingkaran permasalahan banjir yang selama ini menjadi momok tahunan bagi warganya.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning menyampaikan, pihaknya telah menyusun sejumlah rencana teknis sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi risiko banjir, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi.
“Semua langkah ini tentu akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi,” ujar Lale. (zad/r7)
Editor : Marthadi