LombokPost-Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial tengah gencar melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) dan warga miskin ekstrem.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Syamsul Adnan.
Proses verifikasi ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kelak akan menjadi basis tunggal dalam penyaluran seluruh jenis bantuan sosial, baik dari pusat maupun daerah.
“Ini merupakan tahap verifikasi dan penilaian ulang terhadap data sosial ekonomi masyarakat,” kata Syamsul.
Data sebelumnya bersumber dari berbagai basis data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kemiskinan ekstrem, Program Perlindungan Sosial Ekonomi Masyarakat (POEM), dan data Dinas Kesehatan.
Semua data ini akan disandingkan dan dikomparasikan dengan data kependudukan, sehingga menghasilkan satu data tunggal yang akurat.
Proses verifikasi ini memastikan keberadaan warga, kondisi sosial ekonominya, dan berbagai item pertanyaan lainnya yang harus dijawab melalui wawancara langsung.
“Data ini nantinya akan dikomandoi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena mereka yang menjadi pengontak utama dalam pengelolaan data,” terangnya.
Hingga saat ini, sekitar 60 persen dari total data yang ada telah diverifikasi. Dari data awal yang berjumlah sekitar 34 ribu warga, kini telah menyusut menjadi 22.259 warga yang dimasukkan dalam kategori masyarakat miskin ekstrem.
“Data ini masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui sesuai hasil verifikasi lapangan,” ujarnya.
Syamsul menegaskan, Dinas Sosial Kota Mataram hanya bertugas melakukan verifikasi dan validasi data, sementara keputusan untuk mengeliminasi atau mempertahankan data warga tertentu berada di tangan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kami hanya diminta untuk verifikasi, mengecek apakah orangnya masih ada, kondisi sosial ekonominya seperti apa. Untuk eliminasi atau tidak, itu wewenang kementerian,” tambahnya.
Selama proses ground checking ini berlangsung, Syamsul memastikan bahwa penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial tetap menggunakan data lama, khususnya DTKS.
Setidaknya terdapat tiga model bantuan sosial yang masih disalurkan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program bantuan dari pemerintah daerah.
Selain itu, ada juga keterlibatan Dinas Sosial dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP), meskipun Dinsos hanya bertugas menerbitkan surat keterangan keikutsertaan dalam DTKS.
“Bantuan-bantuan yang berjalan saat ini masih menggunakan data DTKS lama. Selama proses verifikasi belum selesai, kita tetap pakai data itu,” ucapnya.
Setelah nanti ground checking selesai dan data tunggal ini digunakan, baru akan ada penyesuaian.
“Termasuk jika ada warga yang berubah status ekonominya,” papar Syamsul.
Tak hanya fokus pada verifikasi data, Pemkot Mataram juga terus menguatkan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas nasional.
Syamsul menyebut, sejak tahun 2021, Mataram telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
“Memang dalam verifikasi kami, ada warga yang kondisinya sudah membaik. Ada yang anggota keluarganya diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bekerja di sektor formal dengan penghasilan memadai. Warga-warga seperti ini berpotensi keluar dari kategori miskin ekstrem,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pelatihan kewirausahaan yang menargetkan minimal seribu usahawan baru.
Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perinkop UKM, serta instansi terkait lainnya.
“Kami juga baru membuka pelatihan. Ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial,” jelasnya.
Syamsul optimistis, dengan adanya ground checking yang menyeluruh, penyaluran bantuan sosial di Kota Mataram ke depannya akan lebih tepat sasaran.
Data tunggal yang dihasilkan diharapkan mampu menggantikan berbagai basis data lama, sehingga meminimalisasi tumpang tindih dan ketidaktepatan penerima manfaat.
“Kalau nanti ground checking ini selesai, kita pakai satu data. Bantuan sosial yang diberikan pun akan lebih akurat, sesuai kondisi riil masyarakat,” pungkas Syamsul. (zad/r7)
Editor : Kimda Farida