LombokPost-Di tengah krisis penanganan sampah akibat penutupan TPA Regional (TPAR) Kebon Kongok, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana turun langsung ke TPS Sandubaya yang kini menjadi lokasi pembuangan sementara sampah di ibu kota.
Mohan memastikan semua berjalan optimal sekaligus memberikan semangat kepada para petugas kebersihan. “Terima kasih ya pak,” ungkap Mohan sambil tersenyum kepada sejumlah petugas sampah di lokasi, Senin (28/4).
Dalam arahannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi, Mohan mengungkapkan rencananya menemui gubernur untuk mencari solusi bersama mengatasi sampah pascapenutupan TPAR.
“(Bersama Pak Gubernur) kita akan koordinasikan langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang mengenai TPAR Kebon Kongok,” ucapnya.
Mohan mendatangi eks TPST Sandubaya yang kini menjadi pusat penanganan sampah. Ia melihat langsung tumpukan sampah yang menggunung akibat terbatasnya ritase pembuangan ke TPA.
“Kunjungan Pak Wali ini bukan hanya untuk mengecek, tetapi juga memberikan motivasi langsung kepada petugas yang bekerja tanpa kenal lelah,” ujar Denny.
Langkah ini, lanjut Denny, merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kebersihan kota, sekaligus pengakuan atas peran besar para petugas kebersihan. “Bersihnya kota adalah hasil dari aksi nyata di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, volume sampah di TPS Sandubaya terus membengkak. Sejak penutupan TPA Kebon Kongok pada 17 April 2025, sampah sudah menggunung.
DLH mencatat saat ini lebih dari 1.000 ton sampah menumpuk akibat pengurangan ritase pembuangan ke TPA. “Selama TPA tutup, kita hanya bisa membuang satu ritase atau sekitar 50 dump truck per hari. Padahal biasanya tiga ritase. Akibatnya, dua ritase sisanya—sekitar 100 dump truck—ditampung sementara di TPS Sandubaya,” jelas Denny.
Tumpukan ini menimbulkan kekhawatiran. Jika dibiarkan, sampah bisa meluber keluar dari area TPS dan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Perkiraan dalam 2–3 hari ke depan sudah tidak bisa digunakan,” terangnya.
Menghadapi situasi ini, Pemkot Mataram bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi NTB berupaya menyewa lahan kosong seluas sekitar 6.000 meter persegi di sekitar kawasan TPA Kebon Kongok. Lahan tersebut akan difungsikan sebagai tempat pembuangan sementara selama masa penutupan TPA.
“Ini solusi mendesak yang kita dorong, agar beban (eks) TPS Sandubaya bisa dikurangi,” ucapnya.
Mekanisme pembayaran sewa lahan akan dibagi bersama antara Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah Provinsi NTB. Namun hingga kini pembagian biayanya masih dalam pembahasan intensif.
“Pak Wali akan mengoordinasikan langkah-langkah konkret agar masalah sampah ini tidak menjadi bom waktu ke depan,” kata Denny.
Upaya jangka panjang dilakukan dengan percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo serta rencana pengembangan teknologi pengelolaan sampah modern, termasuk waste-to-energy.
Di tengah keterbatasan, Denny juga mengimbau partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi volume sampah. Upaya sederhana seperti memilah sampah organik dan anorganik dari rumah bisa berdampak besar terhadap beban TPS.
“Sampah organik bisa diolah menjadi kompos atau pupuk cair. Sedangkan sampah plastik dan sejenisnya bisa dikumpulkan untuk didaur ulang atau dijual ke pengepul,” katanya.
Denny menekankan keberhasilan pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kombinasi aksi lapangan, koordinasi antarpemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, Kota Mataram berupaya menjaga kebersihan di tengah situasi darurat.
“Kita tidak hanya bicara soal kebersihan, tetapi juga tentang kesehatan, kenyamanan, dan masa depan kota kita,” tutup Denny. (zad/r7)
Editor : Prihadi Zoldic