LombokPost - Pemerintah Kota Mataram kembali menorehkan catatan membanggakan dalam pengelolaan keuangannya.
Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Pemkot Mataram berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Opini WTP itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi, kepada Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dalam acara resmi yang berlangsung di Auditorium Lantai III Kantor BPK NTB.
Capaian ini tidak sekadar prestasi administratif, tapi juga mencerminkan komitmen kuat Pemkot Mataram dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
BPK menilai Pemkot Mataram telah menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan serta konsistensi dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-11 ini adalah bukti kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah kota. Kami tidak sekadar mengejar status, tapi juga menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai nafas dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujar Mohan Selasa (27/5).
Menurutnya, opini WTP ini harus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri.
Ia menegaskan seluruh rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti secara sistematis sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di tempat sama, Ketua DPRD Kota Mataram H Abdul Malik memberikan apresiasi atas pencapaian ini.
Ia menilai WTP bukan hanya simbol keberhasilan administrasi, tetapi modal penting menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Konsistensi meraih WTP selama 11 tahun bukan perkara mudah. Ini menunjukkan Kota Mataram punya tradisi birokrasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Capaian ini juga memperkuat posisi Pemkot Mataram dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
Di tengah tuntutan masyarakat akan tata kelola yang jujur dan efisien, keberhasilan ini menjadi fondasi penting mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. (zad/r7)
Editor : Siti Aeny Maryam