LombokPost - Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat kembali digulirkan pada Juni 2025.
Meski nilainya terbilang kecil, Rp 300.000 per bulan dan diberikan selama dua bulan, BSU tetap menjadi harapan bagi jutaan pekerja bergaji di bawah UMR.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bidang Perekonomian Kota Mataram Siti Fitriani Bakhreisyi mengatakan, program ini seharusnya tidak berhenti pada pencairan uang semata.
“Kalau pemerintah hanya sekadar membagi bantuan tunai, itu memang membantu sementara. Tapi yang jauh lebih penting adalah membuka lapangan kerja yang sesungguhnya,” tegas dewan yang akrab disapa Pipit, pada Lombok Post, Selasa (10/6).
Menurutnya, data penerima BSU menunjukkan skala program yang luar biasa besar. Dengan 42,67 juta pekerja tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025, jika masing-masing mendapatkan Rp 150.000 per bulan, maka negara harus mengalokasikan sekitar Rp 6 triliun per bulan hanya untuk satu program ini.
“Kalau saja sebagian dari itu digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, kita bisa mulai menurunkan angka pengangguran secara permanen, bukan sementara,” imbuhnya.
Meski mengakui bahwa BSU membantu masyarakat kecil, terutama yang pendapatannya di bawah UMR atau Rp 3,5 juta, Fitriani mengingatkan bahwa bantuan tunai bersifat sesaat. Yang diperlukan masyarakat sebenarnya bukan hanya bantuan uang, tapi jaminan pekerjaan jangka panjang.
Alih-alih mempertentangkan antara bantuan langsung dan penciptaan lapangan kerja, Fitriani mengajak melihat keduanya sebagai paket kebijakan yang saling melengkapi. Penekanan pentingnya membuka lapangan kerja ini juga ditegaskan sebagai tugas Pemerintah Kota Mataram.
“Kalau bisa dua-duanya berjalan. Itu jauh lebih baik,” katanya.
Pipit juga menyoroti pentingnya pemkot ikut hadir dalam mendorong kebijakan ekonomi lokal. Ia mendukung penuh program-program pemerintah pusat seperti BSU, namun mengingatkan agar daerah tidak hanya menjadi pelaksana administratif, melainkan ikut proaktif memperjuangkan kesejahteraan warganya.
“Program-program pemkot kita harus benar-benar menyentuh ekonomi masyarakat. Kalau kita hanya menunggu program pusat tanpa membangun sendiri basis ekonomi lokal, maka ketimpangan akan terus melebar,” ujarnya.
Menurutnya, kunci kemajuan daerah adalah pada tiga indikator utama. Yakni, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Ia berharap Mataram bisa mengejar ketiganya secara simultan agar tidak hanya disebut sebagai kota berkembang, tapi benar-benar kota yang maju secara kualitas hidup.
Sebelumnya, Pemkot Mataram mencanangkan strategi untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga ibu kota. Kesempatan ini melalui program menciptakan 5.000 wirausaha baru.
Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman mengatakan, program ini disebut sebagai jawaban konkret atas tantangan pengangguran dan ketimpangan ekonomi di kota ini. “Hal itu sebagai langkah cepat, menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kota Mataram,” katanya.
Editor : Rury Anjas Andita