LombokPost – Ancaman gempa megathrust menjadi perhatian serius bagi Kota Mataram, khususnya wilayah pesisir.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Mataram karena lokasinya yang berada di antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng selatan dan lempeng Flores.
Pertemuan kedua lempeng ini diperkirakan dapat memicu gempa bumi yang berpotensi tsunami hingga 8,5 magnitudo.
Sekretaris BPBD Kota Mataram Muzaki, menjelaskan wilayah pesisir Pantai di Mataram merupakan area yang paling terancam jika terjadi tsunami dengan kekuatan tersebut.
“Ancaman kita yang paling utama itu adalah Megathrust," ujar Muzaki.
Muzaki menjelaskan mengapa ancaman ini lebih ditekankan pada wilayah pesisir Mataram dibandingkan dengan wilayah laut yang lebih luas seperti Lombok Barat atau Lombok Timur.
Hal ini karena di Mataram terdapat pertemuan dua lempeng yang terus bergerak, sehingga potensi ancamannya lebih tinggi.
“Ini lempengnya kan bergerak terus. Itu yang dikhawatirkan,” terangnya.
Situasi ini mengingatkan pada gempa bumi dahsyat tahun 2018 lalu yang menyebabkan beberapa bangunan di Kota Mataram ambruk.
Seperti Narmada Convention Hall, gedung fakultas kedokteran Unram.
Sebagai upaya mitigasi, pemerintah telah meluncurkan program Keluarga Tangguh Bencana (Katana). Program ini menargetkan keluarga sebagai unit terkecil karena korban terbesar dalam bencana seringkali berasal dari kalangan keluarga, seperti ibu-ibu, manula, dan bayi.
Setelah Katana, dilanjutkan dengan program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana. Saat ini, sudah ada delapan kelurahan yang memiliki Destana, terbagi rata di Kecamatan Sekarbela dan Ampenan, yang semuanya merupakan kelurahan yang berada persis di pesisir pantai.
Program-program ini didanai langsung oleh pemerintah pusat, menunjukkan skala prioritas yang diberikan. Kemudian juga Kementerian akan membentuk Kecamatan Tanggung Bencana (Kencana).
“Karena kita masih melihat daerah pesisir Pantai. Di Sekarbela 4 kelurahan, dan di Ampenan 4 kelurahan,” jelasnya.
BNPB juga memberikan fasilitas berupa pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di kantor BPBD Kota Mataram dan pemasangan menara peringatan dini atau Early Warning System (EWS) tsunami. “Ada tiga tower EWS untuk peringatan tsunami," kata Muzaki.
Idealnya, akan ada delapan menara yang dipasang sesuai dengan jumlah kelurahan yang memiliki Destana. Namun, saat ini baru tiga yang tersedia karena adanya kebijakan efisiensi dan masih dalam tahap sosialisasi.
“Belum dipasang, masih sosialisasi," tambah Muzaki.
Dengan adanya program-program mitigasi dan fasilitas peringatan dini ini, diharapkan masyarakat pesisir Mataram dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi potensi ancaman bencana megathrust di masa depan. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak jika skenario terburuk terjadi.
“Perlu kita antisipasi,” tandasnya. (chi/r9)
Editor : Siti Aeny Maryam