LombokPost— Setelah melewati masa tunggu dan proses pembangunan, warga terdampak penggusuran di Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, akhirnya mulai menempati hunian sementara (huntara) yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram.
Senin (30/6) menjadi hari pertama 18 Kepala Keluarga (KK) resmi menempati bilik-bilik sederhana yang berdiri di sebelah utara area playground Rusunawa Ampenan.
Camat Ampenan, Muzakkir Walad, membenarkan perpindahan warga ke huntara sempat tertunda beberapa hari. Namun ia memastikan seluruh fasilitas penting sudah tersedia.
“Harusnya pekan kemarin, tapi ada keterlambatan sedikit, jadi warga terdampak menempati huntara sejak Senin kemarin. Kami pastikan semua fasilitas sudah lengkap, ada MCK (mandi, cuci, kakus), kamar, dan fasilitas pelengkap lainnya,” kata Muzakkir Selasa (1/7).
Sebagaimana diketahui, pembangunan huntara ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Mataram dalam menjamin tempat tinggal sementara bagi korban relokasi dari kawasan sempadan yang sebelumnya mereka tempati di Pondok Prasi.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta untuk mendirikan 20 kamar huntara. Anggaran itu khusus untuk unit kamar saja, belum termasuk fasilitas MCK dan penunjang lainnya.
Untuk menjamin ketertiban dan tanggung jawab penghuni, Pemkot mewajibkan semua warga menandatangani surat perjanjian sebelum menempati unit.
Surat tersebut memuat sejumlah larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi.
“Sebelum mereka menempati huntara, mereka menandatangani surat perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian tersebut memuat sejumlah ketentuan penting, seperti larangan memindahtangankan unit, tidak menerima atau menginapkan tamu tanpa lapor, serta wajib menjaga fasilitas huntara. Kalau ada yang berani melanggar, akan langsung kami keluarkan,” tegas Muzakkir.
Dari total 45 KK yang terdampak relokasi, hanya 15 KK yang tercatat benar-benar tidak memiliki rumah. Namun Pemkot tetap mengakomodasi sekitar 18 KK untuk menempati huntara, sedangkan dua unit kamar sisanya akan digunakan sebagai gudang logistik dan musala warga.
“Dari 20 kamar yang ada, ada 18 kamar yang ditempati warga. Sisanya akan kita gunakan untuk gudang dan Musala,” jelas Muzakkir.
Rencananya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana akan meninjau langsung kondisi huntara dan bertemu dengan warga penghuni pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah dijadwalkan akan menyerahkan sejumlah bantuan kebutuhan pokok kepada para warga.
“Informasinya besok pagi Pak Wali bakal datang ke huntara, untuk melihat dan memberi bantuan bagi warga terdampak yang sudah menempati huntara,” tutur Muzakkir.
Selain unit hunian, fasilitas MCK menjadi komponen penting yang dibangun secara terpisah melalui Dinas PUPR Kota Mataram. Dinas ini menganggarkan Rp 100 juta untuk membangun enam toilet, enam bilik mandi, dan atap awning yang melindungi area kamar mandi dari cuaca ekstrem. (zad/r9)
Editor : Siti Aeny Maryam