LombokPost - Banjir yang melanda Kota Mataram juga mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB.
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan penyebab banjir di Mataram tak lepas dari buruknya tata ruang kota yang abai terhadap fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS).
Selain invasi terhadap DAS, Amri juga menyoroti minimnya RTH yang seharusnya menjadi penopang utama daerah resapan air.
"Banjirnya sudah tidak lagi menggenang, tapi sudah seperti banjir bandang,” kata Amri.
Menurut regulasi, RTH idealnya mencapai 30 persen dari luas wilayah. Namun di Mataram angkanya jauh di bawah itu.
Lebih lanjut, kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) juga terus berkurang. "Itu menjadi salah satu faktor yang menentukan. Apakah intensitas hujan itu tinggi dia akan banjir atau tidak," tegasnya.
Fakta di lapangan menunjukkan, rata-rata banjir di Kota Mataram terjadi di bantaran sungai yang sudah menyempit. Karena tidak lagi mampu menampung volume air hujan dengan intensitas tinggi.
“Ketiadaan daerah resapan yang memadai memperparah kondisi ini, mengindikasikan bahwa tata ruang, khususnya terkait DAS, sudah amburadul,” ujarnya.
Untuk itu, Walhi mendesak agar fungsi ekosistem sungai dikembalikan ke kondisi normal. Upaya serius untuk merehabilitasi dan memperbaiki fungsi sungai sangat krusial agar dapat kembali optimal dalam menampung serta mengalirkan air. Sekaligus menjadi langkah antisipasi jangka panjang terhadap bencana banjir yang semakin sering melanda.
Selain itu, Pemkot Mataram diminta untuk segera melakukan moratorium pembangunan di dekat DAS dan menghentikan alih fungsi lahan secara masif. Normalisasi sungai dan penegakan hukum terhadap bangunan yang berdiri di atas DAS juga menjadi keharusan.
Amri menekankan bahwa cuaca ekstrem memang sering terjadi, namun jika kota memiliki tata ruang yang baik dan DAS yang terjaga, dampak intensitas hujan tinggi tidak akan terlalu mengkhawatirkan. "Tapi faktanya DAS di Mataram tidak ada yang dijaga. Hanya beberapa saja yang masih besar," akunya.
Sebagai masukan jangka pendek, Walhi mendesak pemerintah, baik Pemkot Mataram maupun Pemprov NTB, untuk menghentikan sementara pembangunan di wilayah aliran sungai. “Jangan bangun terus, tapi tidak ada evaluasi. Alih fungsi lahan itu harus dihentikan," ucap Amri.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk tidak membuat sampah di sungai juga penting. Penelitian Walhi NTB menunjukkan bahwa di setiap 100 liter air sungai Mataram, ditemukan sekitar 28 mikroplastik. “Kebijakan tentang pengelolaan sampah apakah sudah berjalan atau tidak?" pungkas Amri.
Hal senada disampaikan Pengamat dari Universitas Mataram (Unram) Dr Haryadi. Dia menyebut kawasan Selagalas merupakan wilayah hulu penting bagi Kota Mataram. Namun saat ini, daerah tersebut dinilai tidak lagi mampu menahan limpasan air akibat perubahan tata guna lahan.
“Wilayah di timur Selagalas bisa jadi dulunya banyak hutan dan lahan terbuka hijau, sekarang berubah jadi permukiman dan vila,” ungkap Dosen Fakultas Teknik Unram ini.
Ia menduga banjir Mataram dipicu oleh dua hal utama, alih fungsi lahan dan penumpukan sampah di sungai. Dampaknya, daerah resapan air yang dulunya efektif kini tidak berfungsi maksimal. “Hujan tidak begitu lama, tapi langsung terjadi banjir,” katanya.
Haryadi juga menyoroti pola banjir yang mirip seperti di Bima dan Dompu. Di sana, hutan sebagai resapan diganti lahan jagung. Sementara di Mataram, ada permukiman dan proyek properti berkembang di kawasan hulu. “Hulu Sungai Ancar, yang dulunya menyerap air, kini justru mempercepat aliran ke kota,” bebernya.
Di beberapa titik, terutama kawasan tengah kota, banjir Mataram diperparah oleh tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. Akibatnya, jembatan dan saluran air tidak berfungsi optimal. “Kalau di Selagalas, sampahnya belum terlalu banyak. Tapi di tengah kota, sungai tersumbat,” jelasnya.
Haryadi mengingatkan warga untuk tetap siaga. Cuaca ekstrem masih berpotensi berlanjut, menyusul posisi bumi yang sedang berada pada titik terjauh dari matahari bulan ini. “Kondisi ini bisa memicu hujan intensitas tinggi hingga akhir bulan,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang tata ruang dan memperbanyak ruang terbuka hijau. “Banjir Mataram ini bukan sekadar soal hujan, tapi juga soal tata kelola lingkungan yang belum tuntas,” pungkasnya.(chi/jay/r3)
Editor : Pujo Nugroho