LombokPost — Pemerintah Kota Mataram memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan daerah dengan merilis panduan digital berbasis soft file bernama e-Smartbook.
Langkah ini dilakukan sebagai strategi preventif menekan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang, sekaligus mendekatkan fungsi inspektorat dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Inspektur Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati, menjelaskan, e-Smartbook merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap temuan-temuan sebelumnya.
“Panduan ini diformat dalam bentuk digital dan dirancang agar bisa diakses serta dijadikan acuan semua OPD,” katanya, Senin (4/8).
Keberadaan aplikasi ini diharapkan membantu dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara benar dan sesuai regulasi. “E-Smartbook ini bukan hanya panduan biasa, kami buat dalam format softcopy agar fleksibel, dan sudah direview, harapan, ini menjadi standar baku dan rujukan utama bagi OPD,” imbuhnya.
Langkah ini menurutnya menjadi bagian dari pembenahan sistemik. Tak hanya menunggu laporan, Inspektorat juga mulai aktif melakukan pendampingan dan konsultasi kepada OPD.
Setiap instansi kini memiliki Penanggung Jawab Internal atau Person in Charge (PIC) yang berasal dari auditor Inspektorat. PIC tersebut, menjadi pengawal langsung proses penyusunan laporan keuangan OPD masing-masing.
“Dengan sistem PIC, kami ingin memperpendek jarak birokrasi, jadi OPD tidak lagi bekerja sendiri, mereka dikawal sejak awal agar tidak ada lagi kesalahan mendasar,” terangnya.
Nelly menekankan hal ini sebagai pendekatan kemitraan, bukan semata audit. Strategi ini dirancang agar Pemkot Mataram mampu menekan jumlah temuan dari tahun ke tahun.
Bahkan, pada laporan keuangan tahun 2024, mayoritas temuan sudah dinyatakan selesai ditindaklanjuti. “Kalau kita lihat temuan-temuan dari laporan BPK tahun ini, alhamdulillah sebagian sudah tuntas,” katanya.
Dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak ketiga, khususnya rekanan jasa atau penyedia barang yang tidak menyelesaikan kewajiban, Inspektorat berkoordinasi dengan kejaksaan. Melalui kerja sama ini, pihaknya menyiapkan langkah lanjutan berbasis Surat Kuasa Khusus (SKK), sebagai payung hukum penagihan atau tindak lanjut hukum lainnya.
“Kasus-kasus yang terkait rekanan, yang tidak menyelesaikan pekerjaannya, kita dorong penyelesaiannya lewat SKK ke Kejari. Itu sedang kita godok. Kalau tidak diselesaikan, ya mereka tidak bisa ikut tender-tender di Mataram ke depan,” ujar Nelly.
Soal penanganan aset daerah yang hilang atau tidak jelas keberadaannya, masih ada tantangan besar. Beberapa aset tercatat secara administratif, tapi secara fisik sudah tidak dapat ditemukan atau berada di luar kendali Pemkot.
“Kami terus berkoordinasi agar ini tidak menjadi masalah akuntabilitas, dan menyusun strategi penyelesaiannya,” ucapnya.
Inspektorat juga sedang mengkaji skema sanksi administratif bagi pihak ketiga yang terbukti lalai atau tidak menyelesaikan kewajiban. Salah satu opsi yang tengah dibahas mencoret nama penyedia jasa dari daftar lelang pengadaan barang dan jasa.
“Kalau mereka tidak memenuhi kewajibannya, tentu harus ada konsekuensinya, kita akan petakan dan pertimbangkan sanksi yang sesuai,” paparnya.
Nelly menambahkan, pendekatan yang dilakukan saat ini bukan hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan. Inspektorat memosisikan diri sebagai mitra OPD untuk membangun sistem keuangan daerah yang sehat dan bebas temuan.
“Kami tidak ingin OPD merasa diaudit terus menerus, tapi kami hadir sebagai pendamping, pembimbing, dan sekaligus penguat sistem agar bisa mencegah sebelum terjadi kesalahan,” tutupnya. (zad/r9)
Editor : Siti Aeny Maryam