LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot Mataram) secara resmi memulai proses seleksi terbuka untuk mengisi 11 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan birokrasinya.
Langkah Pemkot Mataram ini menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi di Mataram, dengan kebijakan menariknya.
Kebijakan menarik Pemkot Mataram yaitu pejabat dari luar daerah juga dipersilakan ikut berkompetisi, selama mereka memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kepangkatan yang telah ditetapkan.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan bahwa proses seleksi ini harus segera bergulir setelah izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) diterbitkan.
“Prosesnya sudah berjalan. Kami hanya menunggu persetujuan nama-nama tim penguji dari provinsi. Begitu lengkap, langsung jalan,” ujar Wali Kota Mataram pada Jumat, 10 Oktober 2025.
11 Posisi Strategis dan Target Waktu Pengisian
Pemkot Mataram membuka lelang untuk 11 posisi yang sangat strategis, mencakup berbagai badan dan dinas vital.
Target yang ditetapkan Wali Kota adalah seluruh posisi ini harus sudah terisi maksimal pada Januari 2026.
Daftar 11 Jabatan Pimpinan Tinggi yang Dibuka:
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
3. Kepala Dinas Perikanan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
10. Dua posisi Staf Ahli Wali Kota
Mohan menekankan bahwa Pemkot Mataram bersikap terbuka terhadap calon dari mana pun yang memiliki integritas dan kompetensi yang dibutuhkan.
“Kami tidak menutup ruang bagi siapa pun. Selama memenuhi syarat dan punya kapasitas, silakan ikut seleksi,” tegasnya.
Mekanisme Seleksi dan Penilaian Rekam Jejak
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan beberapa perguruan tinggi untuk mendapatkan rekomendasi nama-nama yang akan menjadi Tim Penguji (Pansel).
“Begitu nama-nama mendapat persetujuan, kita langsung ajukan izin ke BKN untuk memulai seleksi. Targetnya, pengisian jabatan bisa awal November,” jelas Taufik.
Mekanisme seleksi yang akan diterapkan tetap mengacu pada aturan baku, meliputi:
1. Pengumuman pendaftaran (selama 15 hari kalender).
2. Asesmen kompetensi.
3. Presentasi makalah.
4. Penilaian rekam jejak calon peserta.
Taufik menambahkan bahwa penilaian rekam jejak akan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya mencakup catatan hukum.
"Rekam jejak bukan hanya soal catatan hukum, tetapi masukan dari rekan kerja, bawahan, dan atasan di lingkungan Pemkot. Semua akan jadi bahan pertimbangan,” tutupnya, memastikan proses seleksi di Pemkot Mataram akan berlangsung transparan dan akuntabel.***
Editor : Fratama P.