LombokPost – Anggota Komisi 3 DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta pemkot berani mempublikasikan realisasi anggaran setiap OPD kepada publik.
Masyarakat berhak tahu sejauh mana anggaran dijalankan dan apa hasilnya.
“Transparansi itu penting,” tegas legislator dari daerah pemilihan Selaparang itu, Selasa (4/11).
Ia menyebut, rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD menjadi sinyal adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Karena itu, OPD dengan serapan anggaran rendah perlu mendapatkan perhatian khusus dan pembinaan agar lebih produktif.
Ismul menegaskan efisiensi tidak bisa dilepaskan dari keberanian pemerintah memangkas birokrasi yang berbelit. Struktur yang ramping, kata dia, akan mempercepat pengambilan keputusan dan memperlancar penyaluran anggaran pembangunan.
“Semakin ramping strukturnya, semakin cepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai kinerja sebagian OPD masih perlu pembenahan. Ia menegaskan, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar setiap OPD tidak hanya hadir sebagai struktur birokrasi.
“Tetapi benar-benar bekerja menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tekan politisi PKS ini.
Menurut Ismul, sejumlah OPD tampak berjalan tanpa inovasi dan capaian yang jelas. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara objektif dan terbuka.
“Kalau ada OPD yang kinerjanya tidak menunjukkan kemajuan, maka perlu dievaluasi, jangan ragu!” ujarnya.
Ia menekankan, pembenahan struktur kelembagaan merupakan langkah strategis menuju birokrasi yang efisien. Jumlah OPD yang terlalu banyak justru dapat menghambat kinerja apabila tidak diimbangi sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan kompeten.
“Daripada banyak OPD tapi tidak kuat secara SDM, lebih baik dilakukan penggabungan,” dorongnya. (zad/r9)
Editor : Pujo Nugroho