LombokPost – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram HM Zaini, menilai tudingan DPRD enggan melakukan efisiensi anggaran di tengah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak berdasar. Ia menyebut tuduhan itu seperti “ilmu penerawangan” karena hingga kini, belum ada pertemuan resmi antara Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD Pemkot Mataram.
“Ilmu penerawangan, Kan kita belum rapat dengan TAPD,” tegas Zaini, Jumat (7/11).
Zaini menyampaikan keheranannya atas pihak-pihak yang seolah sudah bisa menilai sikap dewan tanpa dasar pembahasan apa pun. “Kok bisa membuat kesimpulan seperti itu, bahwa DPRD enggan berhemat? Ilmunya dari mana?” katanya dengan nada heran.
Menurutnya, pembahasan APBD memiliki mekanisme yang jelas. Ia menegaskan, baik program eksekutif maupun pokok pikiran (Pokir) legislatif semuanya bermuara pada satu tujuan yang sama: pembangunan masyarakat Kota Mataram. “Program itu ya program pembangunan, baik usulan legislatif maupun eksekutif. Semua untuk masyarakat,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, selama ini DPRD tidak pernah memisahkan programnya dari visi besar eksekutif. Ia menilai, pernyataan sepihak dari pemkot justru dapat menciptakan kesalahpahaman publik. “Belum ada pembahasan, tapi sudah bicara soal penghematan. Kalau begitu, ya buat apa melibatkan legislatif?” katanya menegaskan.
Zaini meminta agar semua pihak menunggu hasil pembahasan resmi sebelum berkomentar lebih jauh. “Antara TAPD dan Banggar itu belum bertemu. Jadi bagaimana kita bisa tahu siapa yang enggan berhemat?” ujarnya.
Ia juga menyoroti isu dihapusnya nilai Pokir dari draft sementara KUA-PPAS. Menurutnya, informasi itu perlu diklarifikasi. “Kami dapat informasi bahwa di draft itu nilai Pokir dikosongkan. Ini tentu jadi pertanyaan besar bagi kami,” ucapnya.
Zaini bahkan menyebut kondisi ini seperti “sabotase program” karena peran legislatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat seolah diabaikan. “Kami ini juga punya konstituen. Reses itu suara rakyat. Jangan sampai dianggap tidak ada,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga harmoni antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan publik. “Kalau masing-masing berjalan sendiri, itu bisa berdampak buruk pada pembangunan dan masyarakat,” ujarnya.
Zaini menutup pernyataannya dengan pesan tajam. “Kita bukan negara monarki, kita menganut trias politika. Eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan, bukan saling memotong peran,” tegasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin