LombokPost – Kesiapan logistik Kota Mataram menghadapi potensi bencana dan gejolak harga di tahun 2026 menjadi sorotan. Dinas Ketahanan Pangan (Diskpangan) Kota Mataram hanya menganggarkan pembelian 5 ton beras untuk cadangan tahun anggaran 2026. Angka ini turun drastis, hanya seperempat dari stok yang saat ini dimiliki Pemkot Mataram sebanyak 20 ton.
Kepala Diskpangan Kota Mataram, Sudirman, membenarkan adanya penurunan signifikan dalam pengadaan cadangan beras darurat.
“Ya hanya 5 ton kita anggarkan untuk tahun depan,” kata Sudirman.
Jika pengadaan 20 ton pada tahun 2025 menelan biaya sekitar Rp 275 juta, kini alokasi untuk 2026 hanya sebesar Rp 59 juta, yang diperkirakan hanya cukup untuk membeli 5 ton beras. Pengurangan drastis ini dikhawatirkan tidak memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat di tengah potensi cuaca ekstrem dan pengendalian inflasi.
Sudirman menjelaskan bahwa stok beras cadangan sebesar 20 ton yang ada saat ini merupakan hasil pengadaan Oktober 2025. Stok ini masih utuh dan belum didistribusikan sama sekali.
Stok 20 ton ini disiapkan sebagai logistik darurat untuk diantisipasi didistribusikan pada periode intensitas hujan tertinggi, yang diprakirakan BMKG terjadi pada Januari hingga Februari 2026.
Meskipun pengadaan baru untuk 2026 hanya 5 ton, Sudirman menyebut stok lama masih bisa digunakan.
“Paling lama digunakan enam bulan,” jelasnya, yang berarti stok 20 ton tersebut bisa bertahan hingga April 2026.
Jika stok 20 ton ini tidak terdistribusikan dalam waktu dekat, berpotensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dalam bentuk fisik komoditas.
Terkait angka 5 ton untuk tahun 2026, Diskpangan Mataram berencana melakukan penambahan stok baru pada triwulan kedua tahun anggaran 2026, yaitu sekitar bulan Mei. Alasannya, stok 20 ton yang ada saat ini diharapkan masih cukup untuk meng-cover kebutuhan darurat di awal tahun.
Selain untuk penanganan kebencanaan, cadangan beras ini juga memiliki fungsi strategis sebagai alat pengendalian harga pasar dan inflasi. Diskpangan Mataram siap berkolaborasi dengan dinas terkait jika ada kebutuhan dari masyarakat, terutama saat terjadi gejolak harga menjelang hari besar atau tahun baru.
“Kalau umpama kepala daerah menganggap bahwa stok yang kami ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam pengendalian inflasi dan tahun baru sekarang. Bisa saja,” tandas Sudirman.