Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mulai menajamkan satu rekomendasi penting dari rangkaian survei lalu lintas 2025: membedakan jam masuk sekolah dan jam masuk kerja sebagai solusi jangka pendek pengurai kemacetan.
————
TEMUAN ini muncul setelah dishub mengkaji karakteristik arus pagi dan sore di sejumlah simpang padat seperti Pagesangan, Karang Jangkong, Karang Pule, Simpang Hotel Aston, hingga Tanah Haji. Sementara itu, kemacetan di sejumlah simpang utama kian terasa, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore.
“Teman-teman dishub telah turun untuk melakukan survei arus lalu lintas (serta melihat persoalannya),” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin, Senin (8/12).
Saat ini hasil survei tengah dikaji untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap kemacetan yang semakin menjadi di kota. “Intervensi apa yang paling memungkinkan dilakukan mengurai kemacetan,” imbuhnya.
Dari serangkaian survei lalu lintas yang digelar pekan lalu, dishub mulai menemukan satu pola yang paling dominan sekaligus paling mudah diintervensi: jam masuk sekolah dan jam masuk kerja yang terjadi hampir bersamaan.
Survei lalu lintas ini dilakukan secara manual, dengan petugas menghitung kendaraan satu per satu di tiap kaki simpang. Metodenya sederhana, namun akurat: satu petugas khusus menghitung kendaraan yang belok kiri, satu untuk belok kanan, dan satu lagi untuk yang lurus.
“Tujuan jangka panjangnya untuk melihat pertumbuhan kendaraan dari tahun 2025 ke 2028 dan 2030,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Mataram Bambang EYD.
Tapi untuk jangka pendek, survei ini penting untuk evaluasi kondisi simpang. Pada praktiknya, survei ini juga menjadi alat deteksi awal apakah sebuah simpang masih sanggup menampung volume lalu lintas di jam sibuk.
“Jika antrean makin panjang dan fase lampu hijau tidak mampu menghabiskan kendaraan, artinya simpang sudah memasuki kategori mendekati jenuh,” kata Imam Bintang Ikram, Staf Penelaah Teknis Kebijakan Dishub Kota Mataram, menjelaskan lebih teknis lagi.
Bintang menyebutkan, beberapa titik yang disurvei, seperti Simpang 4 Karang Jangkong, Aston, Karang Pule, Tanah Haji, serta kawasan bundaran Jempong. Hasilnya mulai menunjukkan tanda-tanda ini.
“Misalnya di Karang Jangkong, kalau antrean dari barat ke timur tak habis ketika hijau, itu berarti siklusnya perlu diperbaiki. Kadang 25 detik tidak cukup, harus 35 detik,” ujarnya.
Namun, bagi dishub, perbaikan siklus lampu merah bukan satu-satunya solusi. Bahkan bukan solusi utama.
“Persoalan paling mendasar justru terletak pada pola mobilitas warga,” ungkapnya.
Bintang menjelaskan pada jam 07.00–08.00, volume kendaraan melonjak tajam karena arus siswa dan arus pekerja bertemu. Dua gelombang besar ini secara bersamaan bergerak menuju pusat aktivitas kota.
“Ini sama di semua titik: anak sekolah dan pegawai berangkat hampir bersamaan. Polanya sudah kelihatan sekali dari data survei,” katanya.
Bintang menilai solusi tercepat dan paling murah bukan pelebaran jalan, bukan pula penambahan lampu lalu lintas, melainkan perubahan jadwal mobilitas warga. “Di luar negeri, jam masuk kantor dibuat lebih fleksibel. Siswa masuk pukul 07.30, pegawai pukul 09.00,” ungkapnya.
Ia menegaskan pelebaran jalan justru opsi terakhir. “Yang menyelesaikan adalah mengubah budaya mobilitas,” ujarnya.
Dua titik yang menunjukkan kondisi paling kritis adalah Simpang Pagesangan dan Simpang Tanah Haji. Pada kedua simpang ini, volume kendaraan telah mencapai rasio volume to capacity di atas 0,9.
“Ibarat gelas sudah penuh, tambah sedikit saja meluber. Karena itu antrean pagi dan sore sangat panjang,” katanya.
Untuk kondisi seperti ini, perubahan siklus lampu merah tidak cukup. ATCS (Area Traffic Control System) harus dilibatkan agar siklus bisa berubah secara dinamis menyesuaikan kondisi real-time.
“Perlu campur tangan manusia lewat ATCS agar hijau bisa diperpanjang ketika antrean sangat padat. Sistem otomatis saja tidak cukup,” tambahnya.
Ia juga menilai penggunaan bus menjadi salah satu strategi efektif. Semakin banyak warga beralih dari motor ke angkutan umum, semakin kecil volume kendaraan yang memasuki simpang.
Namun di titik jenuh dari tingginya pengguna jalan, ATCS pun menurutnya akan sulit juga menangani kemacetan. Maka hasil survei ini dapat menjadi rancangan kebijakan baru, termasuk kemungkinan pengaturan ulang jam masuk sekolah dan kantor.
“Ini bukan soal teknis lalu lintas saja, tapi soal manajemen kota. Kalau dua arus besar bergerak bersamaan, ya pasti macet. Solusinya adalah memisahkan waktu keberangkatan,” ucapnya.
Ia menambahkan pemerintah kota sangat terbuka mengkaji skema flexible working hours, terutama bagi instansi pemerintah maupun swasta. “Yang penting pelayanan tetap berjalan, jam kerja tetap 8 jam, tapi pola keberangkatannya tidak menumpuk di jam yang sama,” ujarnya.
Bintang menyebut hal ini bukan hal baru. “Banyak kota besar dunia sudah melakukan ini,” katanya.
Ia menegaskan perubahan perilaku mobilitas lebih realistis dibanding menambah infrastruktur. Ia mengungkapkan data 38 simpang dengan lampu merah.
“Tidak mungkin semua kita intervensi sekaligus. Tapi mengatur jam masuk itu bisa dilakukan lebih cepat dan lebih murah,” katanya.
Oleh karena itu tanda-tanda jenuh itu mulai terlihat karena semua masuk jam 07.30 dan pulang jam 17.00. “Kota ini perlu ritme baru. Pemisahan jam masuk bisa mengurai masalah tanpa biaya besar,” pungkasnya.