LombokPost — Dinas Sosial Kota Mataram menjaring enam orang pemulung hingga gelandangan dalam giat pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan Tim Satgas Sosial di sejumlah titik ruang publik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelompok rentan masuk dalam basis data dan dapat dijangkau program bantuan sosial.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan menegaskan, pendataan menjadi fondasi utama dalam penanganan PPKS. Tanpa data yang valid, bantuan sosial berisiko tidak tepat sasaran.
“Dari sinilah kami menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dan bentuk bantuannya seperti apa,” kata Samsul, Jumat (12/12).
Ia menjelaskan, enam orang yang dijaring dalam giat tersebut terdiri dari pemulung dan gelandangan yang masih beraktivitas di jalanan. Seluruhnya dicatat, diverifikasi, dan disesuaikan dengan kategori PPKS.
Menurut Samsul, pendataan tidak berhenti pada pencatatan semata. Tujuannya memastikan PPKS masuk ke dalam sistem pelayanan sosial pemerintah daerah.
“Kalau tidak terdata, mereka tidak bisa dijangkau program,” ujarnya.
Samsul menambahkan, pemkot menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bantuan tersebut bersifat atensi dasar dan menyasar kebutuhan paling mendesak.
Bentuk bantuan meliputi permakanan dan sandang, seperti beras, mie instan, minyak goreng, telur, hingga perlengkapan sandang dan selimut.
“Bantuan ini tidak diberikan sembarangan. Semuanya berdasarkan data,” tegasnya.
Ia menyebutkan, program bantuan bagi PPKS dilaksanakan secara berkala. Pelaksanaannya menyesuaikan dengan skema program dan ketersediaan anggaran yang umumnya berjalan pada rentang Agustus hingga November.
Selain pendataan, giat tersebut juga disertai pemberian nasihat dan imbauan agar PPKS tidak beraktivitas di lokasi-lokasi berisiko, terutama di jalan utama dengan lalu lintas padat. Namun pendekatan yang digunakan tetap persuasif dan tidak represif.
Hal ini dijelaskan anggota Tim Satgas Sosial Kota Mataram Siti Aisyah. Ia mengatakan, giat lapangan lebih menekankan komunikasi dan pemahaman kepada PPKS.
“Kami tidak datang untuk mengusir. Kami datang untuk mendata, menasihati, dan mengarahkan,” katanya.
Menurutnya, sebagian PPKS yang dijaring belum memahami mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial. Ada pula yang belum mengetahui prosedur dan mekanisme program pemerintah.
“Di lapangan kami jelaskan, ada program bantuan yang bisa diakses. Tapi syaratnya harus terdata,” ujarnya.
Aisyah menjelaskan, pendataan dilakukan sekaligus untuk memastikan identitas PPKS, termasuk pencatatan KTP, agar mudah ditelusuri saat program bantuan berjalan.
“Ketika giat pagi dan mendata, kami butuh identitas. Supaya saat bantuan ada, mereka bisa kami cari,” jelasnya.
Ia menambahkan, data yang dikumpulkan dalam giat lapangan menjadi rujukan utama penyaluran bantuan atensi permakanan dan sandang, baik bagi pemulung, pengemis, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya.
Aisyah menyebut, bantuan yang diterima PPKS dapat berbeda tergantung sumber anggaran. “Yang disalurkan saat itu beras sampai 60 kilogram, mie instan empat dus, minyak goreng empat kilogram, telur empat tray, ditambah sandang seperti selimut tebal, sarung, handuk, dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Dalam giat tersebut, tim juga melakukan pembaruan data terhadap PPKS yang sebelumnya sudah pernah tercatat. Data lama disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Ada yang masih beraktivitas di jalan. Ada juga yang kondisinya sudah berubah. Semua kami perbarui,” katanya.
Ia menilai pembaruan data penting untuk menjaga validitas basis data sosial. Tanpa pembaruan, program bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak diperbarui, bantuannya bisa meleset,” ujarnya.
Selain itu, pendataan lapangan juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya PPKS baru yang tidak terpantau. Tekanan ekonomi disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya kerentanan sosial.
Penanganan PPKS dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pendataan, dilanjutkan verifikasi, lalu intervensi bantuan sesuai kebutuhan.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menjaga ketertiban kota, tetapi juga memastikan perlindungan sosial benar-benar hadir secara terukur dan berkelanjutan. “Kami melihat ada wajah-wajah baru. Itu harus segera dicatat supaya bisa ditangani lebih awal,” ujarnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin