“Masih banyak jukir yang tidak menyerahkan QRIS nya kepada pelanggan. Saat kita minta, mereka bilang enggak punya, tapi mereka pakai rompi,” kata Citra, seorang warga yang membayar parkir, kemarin (15/12).
Merespon hal tersebut, Kepala Dishub Kota Mataram Zulkarwin mengakui, masalah QRIS masih menjadi kendala utama dalam perbaikan pelayanan parkir.
Menurutnya, banyak laporan yang masuk menyebutkan alasan jukir mulai dari QR Code belum dicetak, belum ada, hingga rusak. Padahal, kode QR dapat dicetak ulang dengan mudah di kantor jika terjadi kerusakan.
“Saya selalu bilang, kalau memang dia rusak, terlipat atau basah, silakan ke kantor, kita cetakan ulang,” terangnya.
Untuk mengatasi bandelnya para jukir dan meningkatkan transparansi, Dishub merencanakan kebijakan yang revolusioner.
“Kami berencana nih tahun depan, sambil kami kaji lagi, ketika konsumen minta QRIS, kemudian tidak diberikan oleh jukir dengan alasan apapun, sudah enggak usah bayar parkir. Kita gratiskan," bebernya.
Baca Juga: Bus dan Truk Parkir Sembarangan di Mataram Kena Sasaran, Dishub Sidak 4 Subkota Sekaligus!
Zulkarwin menekankan, kebijakan ini membutuhkan feedback dan partisipasi dari kedua belah pihak. Penggunaan QRIS sangat krusial karena dapat merekam transaksi real di lapangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini, persentase penggunaan QRIS diakui Zulkarwin sudah cukup lumayan, bahkan ia menyebut ada beberapa titik parkir yang pemasukan transaksinya justru surplus karena penggunaan QRIS yang masif.
“Kalau kita mau jujur, itu semua jukir kita pakai QR Code. Sekarang masalahnya antara dua belah pihak ini, kadang-kadang konsumen tidak meminta, karena kadang-kadang lebih banyak jukir tidak mau," jelasnya.
Rendahnya minat jukir menggunakan QRIS disinyalir karena adanya ketakutan uang hasil parkir tersebut langsung masuk ke kas daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal uang yang masuk ke rekening penampungan itu 50 persennya dibayarkan kembali kepada jukir setiap dua minggu.
“Tidak ada masuk ke Dishub, itu langsung jadi kas daerah,” terangnya.
Berdasarkan survei kepuasan pelanggan terakhir, kepuasan terhadap layanan parkir masih berada di angka 50 an persen. Kebijakan parkir gratis jika tanpa QRIS ini diharapkan dapat menaikkan angka kepuasan tersebut dan memaksa jukir lebih disiplin.
“Ini kan masih kita kaji bagaimana kecenderungannya, apakah ini nanti bisa efektif di titik-titik tertentu dulu. Supaya nanti pas pelaksanaannya, enggak ada yang cek-cok di lapangan antara jukir sama pengendara,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam