LombokPost – Pemerintah Kota Mataram menanggapi secara selektif terkait rencana penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Meskipun Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah memberikan imbauan serupa untuk menekan kemacetan, Pemkot Mataram memilih untuk melakukan pengkajian mendalam.
Asisten III Setda Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, menegaskan bahwa penyesuaian pola kerja ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Kebijakan ini harus selaras dengan kondisi riil di lapangan serta beban kerja administrasi daerah yang cenderung meningkat di penghujung tahun.
"Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Hal ini harus dimusyawarahkan dulu dengan Pak Sekda dan Bagian Organisasi. Keputusan akhir tetap berada di tangan Kepala Daerah (Wali Kota)," ujar Nelly.
* Pelayanan Publik: Tetap standby di kantor (tidak berlaku WFA).
* Bagian Sekretariat: Fokus lembur untuk penyusunan laporan keuangan.
* Jabatan Fungsional: Berpotensi fleksibel (seperti Auditor atau Inspektur Pembantu untuk penyusunan LHP).
Menanggapi imbauan Menaker yang bertujuan mengurangi kemacetan arus mudik, Nelly menyebut hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan. Namun, ia menekankan pentingnya asas keadilan agar kebijakan tidak terkesan diskriminatif antara ASN yang melakukan mudik dan yang tidak.
"Kita coba koordinasi dulu. Kebijakan final akan segera kami sampaikan setelah ada arahan dari pimpinan," tutupnya.
Editor : Marthadi