LombokPost — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Muhammad Zaini, menyatakan dukungannya terhadap kajian yang tengah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Mataram terkait upaya mengurai kemacetan lalu lintas di ibu kota NTB tersebut. Zaini menilai, kemacetan di kota sudah berada pada level serius dan tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional seperti pelebaran jalan atau penambahan ruas baru.
Selain membutuhkan anggaran besar, solusi tersebut dinilai tidak bersifat permanen. “Kemacetan kita ini sudah kompleks. Kalau hanya mengandalkan pelebaran jalan, itu mahal dan tidak menyelesaikan akar persoalan,” ujar Zaini, kemarin (22/12).
Kajian dishub sendiri berangkat dari hasil survei kepadatan lalu lintas yang dilakukan di sejumlah ruas jalan. Dari survei itu, ditemukan pada jam-jam tertentu, beberapa koridor utama sudah melampaui kapasitas ideal lalu lintas.
Zaini menjelaskan, kepadatan itu terutama terjadi pada jam yang bersamaan antara jam masuk sekolah, jam masuk kerja, serta arus kendaraan dari luar daerah. “Yang masuk ke Kota Mataram ini bukan hanya warga kota. Ada dari Lombok Barat, bahkan Lombok Tengah. Semua bertemu di jam yang sama,” katanya.
Sejumlah titik rawan kemacetan pun disebutkan, mulai dari kawasan Gajah Mada, Rembiga, Udayana, sekitar SMA 1, SMA 2, SMA 15, depan Kantor Bank Indonesia, SD di kawasan Cakranegara, hingga Bundaran Metro. Kondisi tersebut semakin parah saat hujan, ketika banyak pengguna sepeda motor beralih menggunakan mobil.
Berdasarkan temuan itu, dishub menawarkan solusi yang lebih manajerial, yakni pemisahan jam masuk sekolah dan jam masuk kerja. Dalam kajian tersebut, jam masuk sekolah diusulkan pada pukul 07.30 Wita, sementara jam masuk kerja diusulkan mundur ke sekitar pukul 09.00 Wita.
Menurut Zaini, pendekatan ini lebih realistis untuk diuji coba dibandingkan kebijakan lain seperti ganjil-genap atau penguatan transportasi massal dalam waktu singkat. “Kalau ganjil-genap yang harus diatur bukan hanya kendaraan, tapi juga kendaraan dari luar daerah. Itu yang membuat kebijakan ini sulit diterapkan,” ujarnya.
Ia juga mengaku pesimistis terhadap efektivitas bus massal jika trayeknya belum benar-benar terhubung dengan kebutuhan mobilitas warga. “Bus massal tidak laku karena jalurnya tidak nyambung dengan tujuan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Zaini mendorong shifting jam kerja dan jam sekolah sebagai solusi cepat yang bisa langsung diuji di lapangan. Ia menyebut opsi masuk kerja pukul 08.30 hingga 09.00 Wita sebagai waktu yang lebih rasional.
“Jam 9 itu sebenarnya jam yang layak. Aktivitas kantor juga baru benar-benar efektif setelah jam 8.30,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, perlu dilakukan uji coba terbatas terlebih dahulu, misalnya di beberapa OPD yang berada pada lajur yang sama.
“Kalau tidak dicoba, kita tidak akan pernah selesai dengan urusan kemacetan ini,” tegasnya.
Selain itu, Zaini menyoroti kebijakan lima hari kerja yang dinilai turut menyumbang kepadatan lalu lintas, khususnya pada Jumat sore. Ia membuka peluang evaluasi, termasuk opsi mengaktifkan kembali hari Sabtu kerja agar beban lalu lintas tidak menumpuk di satu hari.
Untuk sektor pendidikan, ia menegaskan pentingnya pemisahan jam masuk sekolah dan jam kerja. “Jangan berbarengan. Bisa dipecah, misalnya anak sekolah lebih dulu, ASN menyusul,” katanya.
Zaini menegaskan, seluruh opsi tersebut tetap harus berbasis kajian. Namun kajian yang dibutuhkan adalah kajian yang praktis dan aplikatif, bukan sekadar wacana di atas kertas.
“Kalau perlu, mulai dari uji coba. Dari situ baru kita lihat dampaknya,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Zulkarwin mengatakan, pihaknya masih mengkaji sebelum usulan disampaikan. Mengingat usulan ini berangkat dari survei kepadatan arus lalu lintas yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Kita masih cek lagi hasil survei dan rekomendasinya,” pendeknya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin