LombokPost — Data perumahan yang selama ini dikembangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram tidak hanya memotret kondisi fisik rumah warga. Lebih jauh, data berbasis sistem informasi geografis (GIS) tersebut juga membuka peta kerentanan banjir di hampir seluruh wilayah kota.
“Pendataan rumah yang kami lakukan selama beberapa tahun terakhir tidak berdiri sendiri. Data itu kami olah untuk membaca risiko lingkungan, salah satunya potensi banjir,” kata Nazaruddin, Senin (22/12).
Hal itu terungkap dalam pemaparan peta kawasan rawan bahaya banjir Kota Mataram. Dalam peta tersebut, sebaran wilayah dengan tingkat bahaya banjir rendah, sedang, hingga tinggi terlihat jelas menumpang pada kawasan permukiman padat.
Fikri menjelaskan, peta tersebut merupakan hasil pengolahan data perumahan yang dikombinasikan dengan data topografi, aliran sungai, drainase, dan kondisi lingkungan perkotaan.
Dalam peta yang ditampilkan, zona berwarna merah—yang menunjukkan tingkat bahaya banjir tinggi—terlihat mendominasi sejumlah kawasan permukiman, terutama di wilayah hilir, daerah aliran sungai, dan kawasan padat bangunan. Sementara zona kuning dan hijau menunjukkan tingkat kerawanan sedang hingga rendah.
Menurutnya, pendekatan ini menegaskan persoalan banjir tidak bisa dilepaskan dari pola pembangunan perumahan dan tata ruang kota. Kepadatan bangunan, minimnya ruang resapan, serta perubahan fungsi lahan menjadi faktor yang saling berkaitan.
“Kalau kita bicara banjir, jangan hanya berhenti di saluran atau sungai. Pola rumah, jarak antarbangunan, dan kondisi lingkungan sekitar rumah juga sangat menentukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, data perumahan berbasis GIS memungkinkan pemerintah melihat risiko secara lebih presisi, hingga ke tingkat kelurahan bahkan lingkungan. Dengan begitu, kebijakan penanganan banjir bisa diarahkan secara lebih terukur dan berbasis bukti.
“Peta rawan banjir ini, bisa menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ucapnya.
Termasuk dalam menentukan prioritas penataan kawasan, rehabilitasi rumah, hingga pengendalian izin pembangunan di wilayah-wilayah tertentu. “Data ini menjadi alat bantu pengambilan keputusan. Kita bisa tahu wilayah mana yang perlu pengendalian ketat, mana yang butuh penataan ulang, dan mana yang relatif aman,” jelasnya.
Selain untuk perencanaan, peta tersebut juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini dalam konteks kebencanaan. Pemerintah dapat mengantisipasi dampak banjir terhadap permukiman dengan menyiapkan langkah mitigasi sejak awal.
Nazaruddin menegaskan, integrasi data perumahan dengan peta kebencanaan menjadi bagian dari upaya membangun kota yang lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi.
“Kami ingin data perumahan ini benar-benar bisa dipakai lintas sektor,” ucapnya.
Ke depan, perkim berencana terus memperbarui dan menyempurnakan basis data tersebut, termasuk sinkronisasi dengan data dari OPD lain. Tujuannya agar perencanaan pembangunan kota tidak lagi berbasis asumsi, melainkan data spasial yang akurat.
“Bukan hanya untuk urusan rumah, tapi juga keselamatan warga dan lingkungan,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin