LombokPost – Dinamika ekonomi di Ibu Kota Provinsi NTB menunjukkan anomali positif di awal tahun 2026. Meski standar biaya hidup atau Garis Kemiskinan (GK) di Kota Mataram terus merangkak naik akibat hantaman harga energi, jumlah penduduk miskin justru berhasil ditekan secara signifikan.
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menyatakan bahwa tren kemiskinan di wilayahnya kini konsisten menurun setelah sempat melonjak di masa pandemi Covid-19.
"Trennya sekarang terus menurun. Memang pada periode sebelumnya sempat meningkat, namun kini kembali stabil," ujar Reza.
Berdasarkan data terbaru BPS, standar Garis Kemiskinan di Kota Mataram mengalami kenaikan tajam dalam lima tahun terakhir:
Kota Mataram mencatatkan tren positif dalam penanggulangan kemiskinan di mana standar Garis Kemiskinan (GK) yang melonjak tajam dari Rp 524.762 pada tahun 2021 menjadi Rp 689.992 per kapita per bulan pada tahun 2025 justru dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,85 persen poin.
Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga menyisakan 39.816 jiwa ini merupakan buah dari intervensi strategis Pemerintah Kota Mataram melalui penguatan modal UMKM dan pelatihan kerja, yang terbukti efektif meningkatkan kualitas kesejahteraan serta mempersempit ketimpangan pengeluaran di tengah fluktuasi harga energi dan bahan pokok.
Baca Juga: Ngaji Publik KAMMI NTB Angkat Refleksi 67 Tahun NTB, Fokus Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi
Kenaikan signifikan ini dipicu oleh beberapa faktor utama:
* Akumulasi Harga Kebutuhan Pokok: Inflasi pada sektor pangan.
* Penyesuaian Harga BBM: Kenaikan harga BBM non-subsidi (Pertamax Series & Dexlite) yang berdampak langsung pada biaya distribusi barang.
* Karakteristik Perkotaan: Pergeseran gaya hidup dan biaya hidup tinggi khas wilayah urban.
Meski biaya hidup tinggi, sebanyak 3.924 jiwa penduduk Mataram berhasil keluar dari zona kemiskinan dalam setahun terakhir. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 39.816 jiwa, atau menyusut sebesar 0,85 persen poin.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan ekonomi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, di antaranya:
* Pelatihan Kerja: Peningkatan skill angkatan kerja lokal.
* Penguatan Modal UMKM: Dukungan finansial bagi pelaku usaha kecil.
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
Efektivitas program pemerintah tidak hanya terlihat dari jumlah penduduk yang keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga dari indikator kualitas hidup:
* Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Turun tajam dari 2,15 (2024) menjadi 1,34 (2025).
* Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Menyusut ke angka 0,35.
Penurunan ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin semakin menyempit, yang berarti masyarakat miskin kini berada di posisi yang lebih dekat dengan garis kecukupan.
"Secara keseluruhan, ini menunjukkan sinyal positif. Pemerintah kota sudah melakukan intervensi dengan baik untuk membantu masyarakat di bawah garis kemiskinan," tambah Reza.
Meski rapor kemiskinan menunjukkan tren positif, Pemkot Mataram diingatkan untuk tidak lengah. Tantangan utama ke depan adalah menjaga ketahanan kualitas hidup masyarakat agar warga yang sudah mandiri tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat fluktuasi ekonomi global yang tidak menentu.