LombokPost – Pemerintah pusat memberikan atensi besar terhadap kelayakan infrastruktur pendidikan di Ibu Kota Provinsi NTB.
Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sukses mengamankan kuota program rehabilitasi untuk 50 sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menyatakan bahwa jumlah sekolah yang akan diperbaiki tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2025.
"Tahun 2025 lalu, kami mendapatkan kuota rehabilitasi untuk 26 unit sekolah. Alhamdulillah, untuk tahun 2026 ini jumlahnya bertambah menjadi 50 sekolah," ujar Yusuf.
di mana jenjang Sekolah Dasar (SD) mendominasi dengan total 30 sekolah, disusul oleh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 15 hingga 20 sekolah, serta 5 unit Taman Kanak-kanak (TK). Khusus untuk jenjang TK, jumlah yang disetujui mengalami penyusutan signifikan dari 20 usulan awal menjadi hanya 5 sekolah setelah melalui proses verifikasi teknis yang ketat dari pemerintah pusat.
Sumber pendanaan program ini tetap berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat. Adapun besaran anggaran yang dikucurkan bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan bangunan, dengan estimasi mulai dari Rp 165 juta hingga lebih dari Rp 1 miliar per sekolah.
Berbeda dengan proyek infrastruktur besar lainnya, mekanisme pengerjaan rehabilitasi sekolah ini dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah.
"Hal ini diharapkan agar kualitas bangunan lebih terjaga karena sekolah memiliki kepentingan langsung terhadap fasilitas mereka," tambah Yusuf.
Yusuf juga memastikan bahwa pengerjaan rehabilitasi pada tahun 2025 telah rampung 100 persen. Beberapa sekolah yang menjadi fokus utama karena kerusakan parah kini sudah bisa digunakan kembali, antara lain:
* SDN 31 Mataram
* SDN 17 Mataram
* SDN 44 Cakranegara
* SDN 15 Mataram
Meskipun sempat terdapat kendala keterlambatan di beberapa titik, pihak Disdik telah bersikap tegas dengan memberlakukan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku.
Proses Verifikasi Digital dan Peran Dinas PUPR
Penentuan sekolah penerima bantuan dilakukan secara objektif melalui sistem digital kementerian.
Proses ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menentukan kategori kerusakan (ringan, sedang, atau berat).
Setelah data masuk ke sistem, pihak kementerian melakukan validasi dan evaluasi lapangan sebelum menetapkan daftar final penerima bantuan.
"Tujuan akhirnya adalah kenyamanan. Kami ingin fasilitas pendidikan di Mataram benar-benar representatif, aman, dan nyaman, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan maksimal," pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa