LombokPost — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dipastikan menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) pertama yang menempati gedung kantor baru Wali Kota milik Pemerintah Kota Mataram di kawasan Jempong. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan pimpinan sekaligus pertimbangan teknis kondisi kantor lama yang dinilai sudah tidak layak.
Kepala Dinas Kominfo Muhammad Ramadhani menjelaskan, salah satu alasan paling mendesak adalah kondisi lantai tiga gedung lama yang kerap bocor, terutama saat musim hujan.
“Kalau hujan itu rawan. Sementara alat-alat TI ada di sana, macam-macam,” terangnya, Minggu (1/2).
Padahal, di lantai tersebut tersimpan berbagai perangkat teknologi informasi yang sensitif terhadap air. “Jadi secara praktis memang kurang layak lagi,” imbuhnya.
Selain faktor keamanan, penempatan Kominfo sejak awal memang sudah tercantum dalam site plan dan master plan gedung baru. Kominfo diproyeksikan menjadi penggerak awal penataan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, intranet, hingga penempatan server.
“Sekarang semua serba digital, wifi, fiber optic. Jadi memang lebih pas kalau Kominfo yang mulai dulu, supaya jaringan internet dan intranetnya dirancang dari awal, rapi, dan efisien,” kata dia.
Ia menyebutkan, skema yang disiapkan adalah penggunaan jaringan intranet internal gedung. Ini untuk menekan biaya langganan internet eksternal yang selama ini dinilai mahal.
Proses pemindahan Kominfo ke gedung baru tidak dilakukan sekaligus. Tahap awal difokuskan pada pemindahan mebel dan peralatan kerja.
Sementara, aktivitas berkantor penuh direncanakan setelah Lebaran. “Bulan puasa ritme kerja biasanya agak turun, jadi kami pindah pelan-pelan. Insya Allah setelah Lebaran baru full berkantor di sana,” jelasnya.
Pertimbangan lain adalah masih berlangsungnya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga konsentrasi internal organisasi belum sepenuhnya dialihkan. Kominfo sendiri menempati lantai dua sisi utara, sementara sekretaris berada di sisi selatan lantai yang sama.
Selain Kominfo, sejumlah bagian di lingkungan Sekretariat Daerah juga direncanakan menyusul menempati gedung baru. Di antaranya Bagian Organisasi, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta sebagian Bagian Umum. “Namun, pemindahan OPD lain masih menunggu kesiapan masing-masing unit dan koordinasi lanjutan,” terangnya.
Sementara itu, ruang kerja Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah tetap disiapkan di gedung baru. Meski tidak digunakan setiap hari.
“Ruang pimpinan tetap diaktifkan. Jadi kalau sewaktu-waktu pimpinan ingin berkantor di sana, sudah siap, meskipun fasilitasnya masih terbatas,” ujarnya.
Terkait rencana pembangunan lanjutan gedung pada 2026, Kominfo memastikan aktivitas perkantoran tidak akan terganggu secara signifikan. Dinas PUPR telah menyiapkan jalur khusus agar mobilitas pegawai tidak bercampur dengan aktivitas proyek.
“Memang pasti ada suara dan getaran, tapi katanya tidak terlalu parah. Apalagi kami di lantai dua, jadi relatif lebih teredam,” katanya.
Pemanfaatan gedung baru ini juga dimaksudkan agar investasi infrastruktur yang telah dibangun tidak dibiarkan menganggur terlalu lama. “Arahan pimpinan jelas, jangan sampai gedung yang dibangun mahal-mahal tidak segera dimanfaatkan. Yang penting pindah dulu, aman dulu,” pungkasnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning memastikan lokasi penempatan Dinas Kominfo sebagai OPD pertama di kawasan kantor wali kota baru sudah siap digunakan. Menurut dia, rencana tersebut telah lebih dulu disampaikan kepada pihaknya.
“Penempatan Kominfo sebagai OPD pertama di sana memang sudah disampaikan ke kami, dan kami pastikan lokasinya sudah siap,” tegas Lale.
Ia menjelaskan, pengaturan akses keluar-masuk pegawai telah dipersiapkan sejak awal, mengingat masih adanya lanjutan proyek pembangunan kantor wali kota pada tahun 2026. Untuk aktivitas perkantoran, pegawai akan menggunakan pintu timur, baik di sisi selatan maupun utara.
“Akses pegawai nantinya melalui pintu timur. Itu yang akan menjadi jalur keluar-masuk pegawai perkantoran,” ujarnya.
Sementara itu, kendaraan proyek akan diarahkan melalui pintu selatan yang berada di samping Perpustakaan Kota Mataram. Skema tersebut disiapkan agar aktivitas proyek tidak bersinggungan langsung dengan mobil dinas dan kendaraan pegawai.
“Kalau mobil-mobil proyek, kami arahkan lewat pintu selatan, di samping perpustakaan, supaya tidak mengganggu aktivitas perkantoran,” jelasnya.
Lale menyebutkan, infrastruktur pendukung di kawasan tersebut telah tersedia, termasuk akses jalan menuju kantor wali kota. Meski proyek pembangunan masih berjalan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap potensi gangguan.
“Akses jalannya sudah dibangun dan terhubung langsung ke kantor wali kota. Proyek tetap berjalan, tapi nanti kita evaluasi terus dampaknya,” kata dia.
Ia juga tidak menutup kemungkinan masih adanya suara atau getaran akibat aktivitas proyek. Namun hal tersebut, kata Lale, akan menjadi bagian dari evaluasi ke depan.
“Kalau memang masih ada suara atau getaran dari aktivitas proyek, itu mungkin tetap terdengar. Tapi itu akan kita lihat dan evaluasi,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, PUPR menyiapkan skenario alternatif pengaturan lalu lintas kendaraan proyek dan kendaraan dinas. “Kalau nanti material proyek tidak memungkinkan lewat pintu selatan, ada opsi pembagian jalur lewat pintu timur atau utara, supaya tidak saling mengganggu,” katanya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin