LombokPost – Capaian Kota Mataram yang berhasil menembus jajaran 10 besar nasional dalam evaluasi Smart City 2026 mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari kalangan akademisi. Meski infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kian mapan, tantangan terbesar kini bergeser pada pembangunan sistem yang mampu menggerakkan partisipasi publik secara utuh.
“Kita apresiasi, tapi jangan jalan di tempat. Terus dikerjakan, berevaluasi, ada progresnya,” kata Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram) Agus Purbathin Hadi.
Agus menilai status "pintar" sebuah kota tidak boleh hanya berhenti pada sekadar pengadaan perangkat keras atau aplikasi. Menurutnya, Smart City adalah sebuah ekosistem besar yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sistem birokrasi, pengawasan, hingga peran aktif masyarakat sebagai pengguna.
“Harapannya memang terjadi efisiensi dan percepatan layanan publik. Tapi yang saya lihat, partisipasi masyarakat dalam menggerakkan sistem ini masih sangat lemah. Digitalisasi sudah dibangun banyak oleh pemerintah, tapi masyarakat banyak yang belum tahu sistemnya seperti apa,” terangnya.
Baca Juga: Smart City Mataram Masuk 10 Besar Nasional, Tapi Portal Data Sepi Update?
Ia mencontohkan persoalan krusial di Ibu Kota NTB, seperti sampah. Bagi Agus, Smart City seharusnya sudah menyentuh aspek Smart Environment. Ketika TPA Kebon Kongok mengalami kendala, pemerintah tampak kelabakan. Padahal, jika sistem Smart City berjalan, pengelolaan sampah skala rumah tangga harusnya sudah terintegrasi secara digital.
“Masyarakat harus dibangun sistemnya secara cerdas dari skala rumah tangga. Itu bagian dari Smart People. Harusnya ada sistem pantauan digital, kamera, atau platform pelaporan yang terintegrasi mulai dari tingkat RT hingga distribusi armada truk sampah. Jadi, bukan hanya pasang WiFi lalu selesai,” tegasnya.
Agus menyentil, saat ini Pemkot Mataram terkesan "jalan sendiri" tanpa memaksimalkan komunitas atau anak muda sebagai agen perubahan. Padahal, dengan keterlibatan influencer dan komunitas digital, edukasi mengenai konsep kota cerdas bisa merasuk hingga ke level lingkungan dan RT.
Sisi lain yang disoroti adalah perombakan mindset birokrasi. Agus menegaskan bahwa aplikasi canggih akan sia-sia jika pejabat publik tidak memiliki pola pikir layanan (service mindset) yang smart.
“Birokrasi juga harus smart. Pejabatnya harus mengontrol setiap hari apakah sistem berjalan atau tidak. Jadi bukan aplikasi yang smart, tapi sistemnya yang smart dengan fokus utama pada layanan,”tambahnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya kemajuan di sektor administrasi kependudukan seperti di Dukcapil yang kini jauh lebih cepat. Namun, ke depan ia berharap layanan bisa lebih berani, misalnya pengiriman dokumen verifikasi langsung ke rumah warga dalam bentuk digital tanpa harus datang ke kantor.
Menilai posisi Mataram saat ini, Agus menyebut Mataram berada pada tingkat medium (menengah) untuk bisa disebut smart city. Untuk menuju tahap advanced (lanjutan) dan menjadi kota yang betul-betul pintar, pemeliharaan sistem menjadi kunci. Ia mewanti-wanti agar anggaran besar tidak terbuang untuk sistem yang tidak diperbarui atau update.
“Jangan cuma branding. Kita dukung Mataram bisa masuk 5 besar atau bahkan 3 besar nasional. Tapi syaratnya, libatkan warga mulai dari sekolah hingga Karang Taruna agar beban kota, terutama masalah sampah dan banjir, bisa berkurang melalui sistem yang terintegrasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska, menilai implementasi smart city belum berjalan optimal dan perlu evaluasi serius. Konsep smart city tidak cukup hanya pada pengakuan administratif atau penghargaan, tetapi harus tercermin pada kualitas layanan publik berbasis data yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bagaimana layanan publik meningkat dan kualitas hidup masyarakat membaik. Salah satu indikatornya adalah ketersediaan data yang ter-update dan terbuka,” tegasnya.
Editor : Marthadi