LombokPost – Predikat kota cerdas tak bisa dibangun hanya dengan layar besar di command center atau kamera pengawas di sudut jalan. Kritik itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron, yang menyoroti minimnya progres konkret Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mengembangkan ekosistem Smart City secara utuh.
“Kominfo itu seharusnya jadi portal satu data Mataram,” kritik Gufron, Kamis (12/2).
Menurut Gufron, belakangan Kominfo terlihat lebih sibuk memproduksi rilis kegiatan kepala daerah. Ketimbang memperkuat infrastruktur digital dan tata kelola data yang menjadi jantung Smart City.
“Bukan cuma corong informasi atau rilis berita. Tugasnya membangun infrastruktur digital dan memfasilitasi e-government untuk peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut, beberapa layanan yang menjadi simbol Smart City belum menunjukkan pembaruan signifikan. Portal Satu Data dinilai minim konten dan pembaruan.
Layanan CSIRT untuk keamanan siber disebut terakhir diperbarui pada 30 September 2025. Sementara kanal pengaduan seperti call center 112 dan Mataram Lapor dipertanyakan efektivitasnya.
“Kalau portal satu data tidak terisi, CSIRT tidak update, lalu apa yang mau kita banggakan sebagai smart city?” sindirnya.
Untuk memahami kritik tersebut, perlu dilihat kembali konsep Smart City Kota Mataram yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dan kajian akademik. Secara umum, Smart City Mataram dibangun dalam enam pilar utama:
Smart Governance – tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government), meliputi: E-MPBM (perencanaan partisipatif berbasis digital), E-PBB, E-Reservasi layanan kesehatan, E-Paten administrasi kecamatan, E-Lapor, Cek Resi Online kependudukan, Aplikasi Satu Data, Aplikasi rekomendasi TIK.
Smart Branding – penguatan identitas kota, termasuk aplikasi wisata dan promosi daerah.
Smart Economy – digitalisasi pasar rakyat, e-commerce, hidroponik, hingga sistem informasi pasar.
Smart Living – kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan berbasis IT seperti PSC 119, E-Reservasi, hingga program edukasi kesehatan.
Smart Society – pemberdayaan masyarakat digital, termasuk SIMPENA (perizinan PAUD), pengaduan masyarakat, dan pelatihan pemuda.
Smart Environment – pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, termasuk CCTV pemantauan sampah dan traffic light yang terhubung ke Command Center.
“Dengan konsep seluas itu, Smart City jelas bukan hanya soal perangkat keras,” tegasnya.
Gufron menekankan hal itu sebagai transformasi tata kelola pemerintahan dan budaya pelayanan publik. Mataram memang telah memiliki Command Center dan sejumlah CCTV yang terkoneksi untuk pemantauan lalu lintas dan titik sampah.
Namun, menurut Gufron, keberadaan perangkat tersebut belum cukup membuktikan integrasi sistem. “Smart City bukan cuma CCTV. Bukan cuma ruang kendali. Harus ada integrasi data, ada pembaruan sistem, ada dampak nyata ke masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Kominfo sebagai garda terdepan dalam manajemen informasi kebencanaan, keamanan data, serta penguatan layanan publik berbasis digital.
“Kalau kualitasnya menurun, perlu evaluasi. Jangan sampai hanya fokus pada publikasi kegiatan,” tambahnya.
Gufron menyinggung kepala dinas yang baru dilantik pada Oktober 2025 memang belum lama menjabat. Namun menurutnya, waktu beberapa bulan cukup untuk menunjukkan arah kebijakan yang jelas.
“Berarti kadis yang baru ini belum bergerak,” katanya.
DPRD, lanjutnya, akan terus melakukan fungsi pengawasan. Smart City ditegaskan tidak boleh berhenti sebagai label administratif atau sekadar prestasi di atas kertas.
Memasuki hampir satu dekade perjalanan Smart City sejak 2018, Kota Mataram memang telah menorehkan sejumlah capaian. Antara lain, indeks SPBE kategori sangat baik dan masuk 10 besar evaluasi Smart City nasional.
Namun evaluasi sejatinya tidak berhenti pada penghargaan. Ia harus diukur dari, seberapa aktif portal data diperbarui, responsif layanan pengaduan, aman sistem informasi pemerintah, terintegrasi data antar-OPD.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi Mengancam Pesisir NTB, BMKG: Waspadai Potensi di 18 Titik Ini!
“Dan seberapa terasa dampaknya bagi warga,” tekannya.
Smart City bukan sekadar proyek teknologi. Hal ini ditekankan sebagai komitmen jangka panjang untuk membangun kota yang transparan, responsif, dan berbasis data.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska kembali angkat bicara. Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti pernyataan Kepala Diskominfo yang dinilai memisahkan konsep Smart City dengan pemerintahan digital.
Menurutnya, dua hal itu bukan entitas berbeda, melainkan satu kesatuan yang tak terpisahkan. “Smart city itu rumah besarnya. Pemerintahan digital bagian di dalamnya,” tegas Wiska.
Ia menilai, jika ada pemahaman yang memisahkan dua konsep tersebut, maka itu berpotensi mengaburkan arah pembangunan digital. Dalam kerangka nasional, Smart City memang bukan sekadar digitalisasi layanan.
Baca Juga: Sudah 8 Tahun, Tapi Masih Parsial? DPRD Kritik Keras Smart City Mataram
Konsep ini ditekankan pada pembangunan kota berbasis integrasi teknologi, tata kelola, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. “Pemerintahan digital itu komponen. Smart city itu keseluruhannya,” lanjut Wiska.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin