LombokPost - Geliat proyek konstruksi skala besar di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tahun 2026 diprediksi akan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data sementara yang masuk ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), jumlah paket yang masuk meja tender atau lelang tercatat sangat minim.
“Ini jauh sekali dari tahun sebelumnya,” kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram Lalu Muhamad Iqbal.
Iqbal mengungkapkan, hingga akhir bulan ini pihaknya masih melakukan input data ke dalam sistem.
Meski belum final, gambaran umum menunjukkan pengerjaan fisik tahun ini lebih banyak didominasi oleh paket Penunjukan Langsung (PL).
“Dampaknya luar biasa, sepertinya ini imbas dari berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD). Kalau kita lihat, paket tender sekarang sangat minim. Pengerjaan konstruksi di bawah Rp 400 juta kini masuk kategori PL, sehingga banyak paket yang langsung dipilih tanpa proses lelang panjang,” jelasnya.
Baca Juga: Tiga Perusahaan Asal Jakarta Berebut Tender Pengawas Bale Mentaram
Iqbal menjelaskan, tender adalah proses pemilihan penyedia yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui sistem elektronik, biasanya untuk proyek bernilai besar di atas Rp 400 juta untuk konstruksi.
Sedangkan PL adalah metode pemilihan penyedia secara langsung untuk paket dengan nilai tertentu yang lebih kecil, yang prosesnya jauh lebih singkat dan sederhana.
Iqbal memprediksi, paket yang akan masuk proses tender tahun ini mungkin tidak sampai 20 paket. Salah satu penyebab adalah skema di sektor pendidikan.
Dulu banyak tender di Dinas Pendidikan, sekarang anggarannya langsung dikelola pusaT.
“Kalau 10 paket mungkin ada, tapi angka pastinya belum kita rekap. Di Disdik itu daerah tidak lagi melakukan tender,” jelasnya.
Beberapa proyek prioritas yang dipastikan akan tetap naik tender tahun ini meliputi pembangunan lanjutan Kanto Wali Kota Mataram atau Bale Mentaram, pembangunan di Dinas Perdagangan untuk revitalisasi Pasar Cakranegara.
Selain itu, ada dua proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) di bawah Dinas Kesehatan, yakni Pustu Mataram dan Pustu Monjok.
Untuk sektor infrastruktur jalan di Dinas PUPR, hingga kini pihak PBJ masih menunggu informasi lebih lanjut.
“Masih menunggu kalau yang jalan PU ini,” katanya.
Minimnya proyek tender ini juga dipicu oleh efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Iqbal mencontohkan, pada tahun lalu terdapat beberapa proyek yang gagal tender dan akhirnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Salah satunya adalah proyek Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Dinas Pertanian karena terkendala masalah lahan yang masuk zona hijau.
“Proyek yang gagal otomatis jadi SiLPA. Termasuk rencana pengadaan tanah untuk jalan di Karang Anyar-Batu Bolong oleh PU, itu juga belum masuk tahap tender karena masalah pengadaan tanahnya harus tuntas dulu. Harus jelas tanahnya, baru bisa dibangun," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida