LombokPost – Fenomena pengemis yang kian terlihat terbuka di sejumlah ruas jalan Kota Mataram mendapat sorotan dari DPRD Kota Mataram. Komisi IV menilai kemunculan kelompok pengemis yang bahkan duduk bergerombol di pinggir jalan menjadi sinyal persoalan sosial di ibu kota provinsi ini belum sepenuhnya tertangani.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Herman menegaskan, fenomena tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Pemerintah Kota Mataram diminta segera memberi perhatian serius agar persoalan ini tidak semakin meluas.
“Fenomena ini jangan dibiarkan dan jangan dianggap sebagai hal yang normal oleh pemerintah kota. Apalagi kita ini ibu kota provinsi yang selama ini dianggap sebagai barometer kemajuan daerah,” ujarnya, Minggu (15/3).
Menurutnya, maraknya aktivitas meminta-minta di ruang publik menjadi cermin bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh secara maksimal oleh program pemberdayaan ekonomi.
“Kalau fenomena ini terus muncul, artinya ada sesuatu yang belum berhasil dalam program pemberdayaan masyarakat atau pengentasan kemiskinan di Kota Mataram,” katanya.
Ia menilai, kondisi tersebut seharusnya menjadi otokritik bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi berbagai program sosial yang selama ini dijalankan. Terlebih, Kota Mataram selama ini sering disebut sebagai salah satu daerah dengan capaian pengentasan kemiskinan yang cukup progresif.
Namun, menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara angka statistik dan kondisi sosial yang terlihat di masyarakat.
“Kalau angka kemiskinan dikatakan turun, tapi fenomena di lapangan seperti ini muncul, tentu perlu dipertanyakan. Jangan sampai datanya tidak valid,” tegasnya.
Dewan juga menyoroti kemungkinan adanya persoalan dalam distribusi program bantuan sosial. Ia menilai bantuan yang ada selama ini bisa saja tidak tepat sasaran sehingga kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh.
“Ada kemungkinan bantuan sosial selama ini tidak tepat sasaran. Bisa saja yang menerima itu orang yang sama terus, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” katanya.
Selain itu, ia menilai program pemberdayaan masyarakat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan secara terpadu. Padahal, banyak instansi yang memiliki program berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, mulai dari dinas sosial hingga dinas tenaga kerja.
“Selama ini banyak program pengentasan kemiskinan di berbagai OPD, tetapi belum berjalan terpadu. Jangan sampai masing-masing berjalan sendiri karena ego sektoral,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan sosial seperti pengemis yang muncul di jalan tidak lagi bersifat samar, melainkan sudah terlihat jelas di ruang publik. Karena itu, pemerintah kota diminta segera mengambil langkah konkret agar fenomena tersebut tidak semakin meluas.
Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah melakukan penertiban disertai pendataan terhadap para pengemis yang beraktivitas di jalanan.
“Ditertibkan, didata, kemudian diberikan pembinaan. Dari situ baru diketahui apakah mereka warga Kota Mataram atau berasal dari luar daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Misban: Kenaikan Tarif PDAM Sebaiknya Ditunda Dulu
Menurutnya, pendataan tersebut penting untuk memastikan apakah fenomena tersebut benar-benar mencerminkan kondisi sosial masyarakat Kota Mataram atau justru berasal dari luar wilayah yang datang mencari penghasilan di ibu kota provinsi.
Ia juga tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka merupakan pendatang dari daerah sekitar yang menganggap Kota Mataram sebagai wilayah dengan potensi ekonomi lebih besar.
“Kalau memang mereka dari luar daerah, pemerintah kota bisa menjelaskan kepada publik bahwa fenomena itu bukan berasal dari masyarakat Kota Mataram,” katanya.
Di sisi lain, dewan juga kembali mengingatkan pentingnya menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pembangunan sumber daya manusia. Selama ini, menurutnya, pembangunan kota kerap lebih fokus pada infrastruktur, sementara pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas utama.
“Kita sering mengingatkan bahwa jangan hanya membangun fisik kota. Yang paling penting adalah membangun manusianya, memberdayakan masyarakatnya,” ujarnya.
Ia menilai, jika program pemberdayaan masyarakat benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran, fenomena pengemis di ruang publik seharusnya bisa diminimalkan.
“Kalau masyarakat diberikan ruang dan program pemberdayaan yang tepat, saya yakin fenomena seperti ini tidak akan muncul lagi,” tandasnya.