LombokPost – Data pendidikan menyisakan catatan serius. Di balik statusnya sebagai ibu kota Provinsi NTB, sebanyak 22,47 persen penduduk tercatat tidak atau belum mengenyam pendidikan.
Data ini mengutip dari situs databoks pada tahun 2024. Angka ini memantik kekhawatiran DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram dari Fraksi Gerindra Herman, menyebut kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele. “Ini sangat miris dan memprihatinkan,” ujarnya, Senin (30/3).
Data ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dari total sekitar 461,94 ribu penduduk Kota Mataram pada 2024, hanya 12,76 persen yang menamatkan pendidikan tinggi.
Sementara itu, lulusan SMA mendominasi 28,36 persen, disusul SMP 12,42 persen dan SD 8,72 persen. Di sisi lain, masih ada 15,29 persen penduduk yang belum tamat SD.
Herman menegaskan, sebagai pusat pemerintahan dan barometer kemajuan NTB, kondisi ini menjadi alarm serius bagi kualitas sumber daya manusia. “Data dan persoalan ini tidak bisa dianggap enteng. Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi seharusnya menjadi barometer, tapi faktanya masih banyak yang tidak tamat sekolah dasar,” tegasnya.
Ia menilai, jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menghambat arah pembangunan kota. Terutama dalam mendorong sektor jasa yang menjadi karakter utama ekonomi daerah ini.
Di sisi lain, diskursus ini juga membuka ruang interpretasi terhadap data. Sebagian angka “tidak/belum sekolah” memang bisa mencakup anak usia dini yang belum masuk usia sekolah.
Namun, tidak seluruh angka tersebut bisa dijelaskan dengan faktor usia. “Tidak semua itu anak yang belum waktunya sekolah,” ujarnya.
Karena itu, Herman meminta adanya pemetaan yang lebih detail agar pemerintah bisa membedakan antara kelompok usia dini, putus sekolah, dan mereka yang benar-benar tidak pernah mengakses pendidikan. Persoalan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut angka statistik, tetapi juga menyentuh wajah masa depan kota.
Di tengah ambisi menjadikan Mataram sebagai kota jasa dan pusat pertumbuhan, kualitas pendidikan menjadi fondasi utama yang tidak bisa diabaikan. “Jangan sampai pemerintah abai dengan kondisi ini,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram dari Fraksi Demokrat Dian Rachmawati melihat persoalan ini tidak berdiri sendiri. Ia menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab utama masih tingginya angka anak tidak sekolah atau putus sekolah.
“Faktor utamanya ekonomi. Banyak anak dituntut orang tua untuk bekerja agar bisa bertahan hidup,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi keluarga dengan jumlah anak yang banyak dan keterbatasan ekonomi membuat pendidikan sering kali tidak menjadi prioritas. “Karena kebutuhan hidup besar, sebagian anak akhirnya tidak disekolahkan lagi,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih serius memastikan program bantuan pendidikan tepat sasaran. Berbagai skema bantuan sebenarnya sudah tersedia, namun belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Masalah ini harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Bantuan pendidikan sudah banyak, tapi harus dipastikan tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf meminta publik tidak membaca angka 22,47 persen warga yang tidak atau belum sekolah secara parsial. Ia menegaskan, data tersebut harus dipahami secara utuh sebagai gambaran struktur pendidikan masyarakat, bukan semata indikator kegagalan pendidikan.
“Data ini menjelaskan gambaran tingkat pendidikan masyarakat kita secara keseluruhan, dan memang menunjukkan masih ada tantangan serius,” ujarnya.
Menurutnya, angka ini menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi masih terbatas. “Artinya, baru sekitar satu dari delapan penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi. Ini menjadi modal, tapi belum dominan,” jelasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap daya saing tenaga kerja. Di samping itu kemampuan daerah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keahlian.
Lebih jauh, rincian pendidikan tinggi juga menunjukkan ketimpangan. Lulusan sarjana (S1) mendominasi sebesar 9,49 persen, sementara jenjang magister (S2) hanya 0,95 persen dan doktor (S3) sebesar 0,094 persen.
“Ini berarti jumlah tenaga ahli tingkat tinggi seperti peneliti dan analis kebijakan masih sangat terbatas,” katanya.
Di sisi lain, pendidikan vokasi seperti D1 hingga D3 juga tercatat masih rendah. Padahal, menurut Yusuf, pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai.
“Ini sinyal bahwa pendidikan keterampilan dan vokasi perlu diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, lulusan SMA menjadi kelompok terbesar dengan persentase 28,36 persen. Kondisi ini menunjukkan akses pendidikan menengah relatif sudah baik, namun tidak semua lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Banyak yang berhenti di SMA, mungkin karena faktor ekonomi, akses, atau kebutuhan untuk segera bekerja,” jelasnya.
Pada jenjang pendidikan lebih rendah, tantangan terlihat semakin nyata. Sebanyak 12,42 persen penduduk hanya menamatkan SMP, dan 8,72 persen tamat SD.
“Bahkan, 15,29 persen tercatat belum tamat SD,” paparnya.
Menurut Yusuf, kelompok ini berpotensi menghadapi keterbatasan dalam literasi, akses informasi, hingga peluang kerja. “Kelompok ini perlu perhatian melalui pendidikan kesetaraan dan program nonformal,” katanya.
Terkait angka 22,47 persen penduduk yang tidak atau belum sekolah, Yusuf menegaskan kategori tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai anak putus sekolah. “Di dalamnya ada anak usia dini yang memang belum masuk sekolah, ada juga kelompok usia lanjut yang dulu tidak pernah sekolah,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui angka tersebut tetap menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Kalau ternyata banyak berasal dari usia sekolah, itu tentu menjadi alarm serius,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Yusuf menilai data ini menyampaikan satu pesan besar: pendidikan di sudah berkembang, tetapi belum merata.
“Tantangan terbesar ada pada kelompok pendidikan dasar ke bawah. Ini yang harus kita dorong bersama,” katanya.
Ia menekankan persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak. “Perlu dukungan orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan sosial agar pendidikan menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Ke depan, dinas pendidikan akan mendorong berbagai langkah strategis, mulai dari pencegahan putus sekolah, penguatan pendidikan kesetaraan, perluasan akses beasiswa, hingga pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. “Tujuannya jelas, memastikan pendidikan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin