LombokPost – Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, memaparkan strategi komprehensif dalam menekan angka pengangguran di hadapan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pertemuan virtual tersebut, Mohan menguraikan inovasi bertajuk Ekonomi Kota Tumbuh Berkualitas Atasi Pengangguran yang dinilai berhasil mengintegrasikan kebijakan dari sektor hulu hingga hilir.
“Inovasi yang dihadirkan menitikberatkan pada sinkronisasi antara pertumbuhan ekonomi kota yang mencapai 5,43 persen dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih protektif,” kata Mohan, Rabu (1/4).
Berdasarkan data yang dihimpun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren pemulihan yang stabil pasca-pandemi. Jika merujuk pada data historis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, fluktuasi angka pengangguran sempat menyentuh titik tertinggi pada masa pandemi Covid-19.
Tercatat pada tahun 2020, TPT Kota Mataram berada di angka 6,83 persen. Namun, berkat kebijakan stimulus ekonomi dan pembukaan kembali sektor jasa, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 6,03 persen pada 2022, lalu turun drastis ke 4,78 persen di tahun 2023.
Baca Juga: WFH ASN Dimulai, Tapi Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu
Meski sempat mengalami sedikit dinamika menjadi 4,85 persen di tahun 2024, data terbaru per 1 Desember 2025 menunjukkan posisi TPT berada di angka 4,80 persen. “Tren penurunan ini menunjukkan arah yang positif dan konsisten. Meski tantangan urbanisasi di ibu kota provinsi sangat tinggi, kami berupaya agar pertumbuhan ekonomi selaras dengan ketersediaan lapangan kerja,” terangnya.
Berdasarkan data di atas, kota berhasil memangkas angka pengangguran sebesar 2,03 persen dari puncak pandemi di tahun 2020 hingga akhir 2025. Penurunan ini menjadi modal kuat bagi pemkot untuk mencapai target perluasan kesempatan kerja di tahun-tahun mendatang.
Mohan menjelaskan, masalah utama yang dihadapi adalah mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan khususnya SMK dengan kebutuhan pasar kerja di sektor jasa dan perdagangan. Sebagai solusi di sektor hulu, pemkot memasifkan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi.
Baca Juga: Instruksi Presiden Berbuah Aksi: ASN Dukcapil Mataram Kini Wajib Sapu Pagi
Sepanjang tahun 2025, Pemkot melalui 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menggelar 64 kegiatan pelatihan yang diikuti 2.956 peserta. Komitmen ini tidak main-main, anggaran sebesar Rp 22,9 miliar dikucurkan dengan tingkat realisasi mencapai 93,02 persen.
“Kami tidak hanya melatih, tapi juga memastikan di hilirnya ada penyerapan. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, kami mewajibkan pemberi kerja untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 60 persen,” tegasnya.
Di akhir pemaparan, Mohan menegaskan penurunan pengangguran adalah kerja kolaboratif.
"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan adalah kunci menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di Kota Mataram," pungkasnya.
Baca Juga: Arsenal Kena Mental! Piero Hincapie Tumbang, Daftar Pasien Mikel Arteta Makin Panjang
Strategi ini mendapat apresiasi positif dari panelis BSKDN Kemendagri Tomy Bawulang. Ia menilai, langkah pemkot yang mengunci kebijakan melalui regulasi Perda dan RPJMD 2025-2029 merupakan langkah konkret menjamin keberlanjutan program.
“Kami melihat adanya penguatan kebijakan yang terintegrasi. Verifikasi lapangan akan segera dilakukan untuk melihat dampak nyata dari inovasi ini,” katanya. (chi/r9)