Jajaran pejabat eselon II mulai beralih menggunakan sepeda listrik untuk menunjang mobilitas kedinasan sehari-hari. Langkah ini sebagai solusi efisiensi anggaran bahan bakar dan menginisiasi budaya kerja sehat.
---
MATAHARI belum terlalu tinggi di langit Kota Mataram, tapi Irwan Rahadi sudah tampak segar. Mengenakan baju kaos santai, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Mataram ini baru saja memarkirkan sepeda listrik berkelir biru muda di area parkir khusus e-bike.
“Ini kan tadi saya pakai baju kaos, sampai kantor ya langsung ganti,” ungkap Irwan, Senin (6/4).
Menurutnya, bersepeda ke kantor atau sekadar berpindah antar-instansi kini bukan lagi sekadar hobi akhir pekan. Ini kebutuhan mobilitas yang lebih irit dan efisien.
Baca Juga: Pergatsi NTB Siapkan Pengadil Lapangan Tangguh Demi Sukses Porprov NTB 2026
Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan birokrasi. “Kalau dihitung-hitung, jauh lebih irit. Saya isi saldo minimal Rp 13 ribu saja, itu sudah bisa dipakai untuk perjalanan sekitar dua sampai tiga jam. Saldo hanya berkurang sesuai durasi pemakaian kita. Benar-benar solusi efisiensi,” ungkapnya.
Sepeda-sepeda ini bukan merupakan pengadaan langsung dari APBD. Pemkot menggandeng pihak ketiga, yakni Gridwiz Energy and Mobility melalui layanan Re:Flow.
Layanan ini menyediakan unit sepeda listrik di titik-titik strategis publik, termasuk di area perkantoran pemerintah.
Irwan mengaku sangat terbantu dengan pola kerja sama ini.
Menurutnya, untuk memiliki sepeda dengan spesifikasi standar yang mumpuni, seorang pejabat mungkin harus merogoh kocek Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Namun, dengan layanan bike-sharing ini, siapa pun bisa menggunakannya.
Cukup memindai kode QR melalui aplikasi di ponsel. “Ini solusi yang kita terima dengan baik. Daripada beli mahal-mahal, ini tinggal scan saja,” jelasnya, sambil menjelaskan jarak rumahnya hanya sekitar 3 kilometer dari Kantor Wali Kota Mataram.
Baca Juga: Wabup KLU Tinjau Banjir Pemenang di Dusun Kerujuk, 70 Warga Sempat Dievakuasi
Salah satu alasan mengapa para pejabat tak ragu bersepeda adalah teknologi "semi-matik" yang diusung e-bike ini. Berbeda dengan sepeda manual yang menuntut tenaga ekstra dan sering kali membuat pakaian kerja basah kuyup oleh keringat, sepeda listrik ini memberikan dorongan otomatis saat dikayuh.
“Jadi tidak membuat kita terlalu berkeringat. Begitu digenjot, matiknya bekerja. Kalau capek, cukup ayun sekali saja, sepedanya sudah melaju sendiri,” kelakarnya sembari memperagakan gerakan mengayuh.
Secara teknis, layanan ini juga menawarkan berbagai kemudahan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. Selain tarif reguler, tersedia paket VIP bagi mereka yang butuh perjalanan panjang.
Misalnya untuk durasi 5 jam menuju luar kota dengan harga yang lebih miring. Bagi Irwan, jarak 3,5 kilometer dari kediamannya menuju kantor Satpol PP bukan lagi hambatan.
Keberadaan sepeda listrik di ruang publik ini diharapkan menjadi pemantik bagi ASN lain dan masyarakat umum untuk mulai beralih ke transportasi hijau. “Rumah saya di jantung kota, mau ke sini (kantor wali kota) dekat, mau ke kantor saya sendiri juga dekat. Dengan sepeda ini, urusan kedinasan jalan, kesehatan terjaga, dan yang paling penting, kantong aman dari urusan BBM,” pungkasnya.
Baca Juga: RSUD Tripat Gerung Buka Suara Soal Isu Pecat Honorer Lalu Rekrut Nakes Baru
Begitu juga dengan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad, salah satu pejabat yang
memanfaatkan fasilitas sepeda listrik. Baginya, moda transportasi ini jauh lebih efektif dan efisien untuk menunjang aktivitas ke kantor dibandingkan menggunakan sepeda pribadi miliknya.
“Jadi kapan digunakan, baru dipotong saldonya,” ungkapnya.
Muzakkir sendiri mengaku harus menempuh jarak yang cukup lumayan setiap harinya. Dari kediamannya di wilayah Lingkar Selatan menuju Kantor Dinas Sosial, ia harus menempuh jarak sekitar 5,8 kilometer.
Sepeda ini bahkan diperbolehkan untuk dibawa pulang ke rumah dalam jangka waktu lama. Asalkan saldo atau kuota dalam aplikasi tetap mencukupi.
“Mau dibawa pulang sebulan pun tidak apa-apa, yang penting kuota aman. Pas dikunci, pulsa tidak jalan," tambahnya. (*/r9)
Baca Juga: Dugaan Korupsi Kuota Haji Delapan Travel Diduga Raup Untung Rp 40,8 Miliar
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin