LombokPost – Program pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) mulai disosialisasikan di wilayah Kecamatan Sekarbela. Proyek ini akan melintasi dua kelurahan, yakni Tanjung Karang Permai dan Tanjung Karang, dengan titik fasilitas utama berada di Tanjung Karang.
“Sosialisasi terus kami lakukan. Fokusnya memberi pemahaman manfaat SPALDT ke masyarakat,” ujar Camat Sekarbela Arif Satriawan, Rabu (8/4).
Program ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk memperbaiki sistem sanitasi perkotaan. Di Sekarbela, jaringan pipa akan melintasi kawasan permukiman, terutama di Kelurahan Tanjung Karang Permai.
“Sementara di Tanjung Karang, difokuskan untuk pembangunan fasilitas utama pengolahan limbah,” terangnya.
Di lapangan, respons warga beragam. Sebagian besar menyatakan menerima rencana tersebut, meskipun masih muncul sejumlah pertanyaan teknis terkait pelaksanaan proyek.
“Secara umum masyarakat menerima. Tapi masih ada pertanyaan soal pembongkaran dan dampaknya,” jelasnya.
Pertanyaan warga didominasi kekhawatiran teknis. Mulai dari kemungkinan pembongkaran keramik rumah, gangguan aktivitas harian, hingga dampak pemasangan jaringan di bawah bangunan.
Konsultan proyek disebut telah memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. “Konsultan menjamin kondisi rumah akan dikembalikan seperti semula setelah pengerjaan,” katanya.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait skema tarif layanan. SPALDT nantinya akan berbasis langganan, menyerupai sistem air minum.
Baca Juga: Kemendagri Tolak Usulan Penarikan Pajak Kendaraan Pelat Luar Daerah, Pemprov NTB Terus Lobi
Namun hingga kini, skema tarif masih dalam tahap pengkajian. “Untuk tarif masih dikaji. Ini memang jadi salah satu pertanyaan warga,” ujarnya.
Dalam implementasinya, rumah warga dipastikan akan terhubung langsung dengan jaringan SPALDT. Instalasi akan dilakukan hingga ke dalam rumah, sebagai bagian dari sistem sanitasi terpadu.
Arif menegaskan, proses pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dan cepat. Namun pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik rumah sebelum pembongkaran dilakukan.
“Pengerjaan tidak lama. Sebelum dibongkar, akan dijelaskan dulu ke pemilik rumah,” tegasnya.
Sosialisasi sendiri telah berjalan cukup lama dan dilakukan secara bertahap, mengingat proyek ini tidak hanya menyasar Sekarbela, tetapi juga wilayah lain seperti Ampenan. Informasi sementara, pekerjaan fisik direncanakan mulai berjalan tahun ini.
Sebagai program pemerintah pusat, kecamatan menempatkan diri pada posisi memastikan manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat. Sekaligus meminimalkan dampak sosial di lapangan.
“Kami fokus memastikan masyarakat mendapat manfaat, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post